Pengamat soal Dualisme Kadin di Bawah Komando Anindya vs Arsjad: yang Dekat Kekuasaan Menang

Lebih lanjut, Adi mengatakan bahwa sejatinya organisasi itu penting untuk bersikap independen agar tak mudah terguncang oleh kekuasaan. 

"Yang membuat publik berspekulasi dikaitkan dengan politik ya karena memang Arsjad itu tak lagi bagian dari kekuasaan hari ini dan secara politik di Pilpres 2024 ini kalah," katanya.

Sebelumnya, pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid membeberkan alasan Arsjad Rasjid dilengserkan dari jabatan Ketua Umum. 

Nurdin mengatakan, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Arsjad sehingga eks Ketum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu dilengserkan.

Pertama, Nurdin menyinggung Pasal 14 dalam anggaran dasar Kadin Indonesia yang dilanggar Arsjad.

"Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik," kata Nurdin usai Munaslub. 

Kedua, Nurdin mengatakan bahwa Arsjad sebagai Ketum Kadin harusnya mendengar aspirasi dari bawah.

"Ketua umum yang melekat sebagai ex officio. Artinya apa? Bahwa seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi Kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsad. Dan itu aspirasi dari bawah tidak bisa terhindarkan,” kata Nurdin.

Munaslub kemarin diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin.

Munaslub juga dihadiri Menteri Investasi sekaligus eks Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Anindya Bakrie pun terpilih secara aklamasi menjadi Ketum pengganti Arsjad Rasjid. 

Di sisi lain, kubu Arsjad menyebut bahwa Munaslub kemarin tak sah dan ilegal. 

Sejumlah aturan dalam AD/ART Kadin Indonesia, menurutnya dilanggar. 

Arsjad pun mengaku bakal mengambil langkah hukum terkait kisruh Munaslub ini. 

Ia bahkan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar turun tangan.