Wapres Buka Suara, Minta Peretasan Server PDN Diinvestigasi: Tidak Boleh Terjadi Lagi!

TRIBUNNEWS.COM - Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan diduga akibat serangan hacker sejak Kamis (20/6/2024).

Akibatnya, server menjadi down dan menganggu layanan publik di berbagai instansi selama beberapa hari.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar diadakan investigasi.

Supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Demikian disampaikan oleh Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Senin (24/06/2024).

“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal."

"Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan (investigasi) oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” ungkapnya, Senin, dilansir wapresri.go.id.

Ma'ruf Amin tak menampik jika kejadian seperti peretasan tersebut sering terjadi.

Maka dari itu, ia mengimbau agar pemerintah senantiasa melakukan antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.

“Memang kejadian ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Ma'ruf Amin menyebut, pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional, agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.

Baca juga: Menkominfo Tegas Tolak Permintaan Tebusan Rp 131 Miliar Peretas PDN: Pemerintah Tak akan Bayar

“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan, gangguan pada PDN terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.

Direktur Network dan IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengungkap peretas yang menyandera data meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar ke pengelola data Telkomsigma.

"Mereka meminta tebusan 8 juta dolar AS," kata Herlan dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Senin.

Polri Bakal Usut Dugaan Pidana di Kasus Peretasan PDN Kominfo

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya akan melakukan pengusutan terkait dugaan pidana peretasan terhadap server PDN Kominfo.

Hal tersebut, kaya Sandi, dilakukan dengan berkerja sama bersama instansi dan lembaga terkait.

"Ya tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi," kata Sandi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Sandi menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya melakukan mitigasi dini untuk mengantisipasi hal-hal serupa terjadi.

"Mudah-mudahan mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya tidak terjadi kembali," ucapnya.

"Kita akan bekerja sama terus dengan stakeholder terkait baik itu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya," sambungnya.

DPR Minta Cyber Security Ditingkatkan

Menanggapi adanya serangan siber tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta agar cyber security atau keamanan siber ditingkatkan.

"Ya cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu," kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata Meuty, pemahaman para stakeholder soal pentingnya keamanan siber juga perlu ditingkatkan.

"Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini kemungkinan adalah serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik," ujarnya.

Meuty menekankan, semua lembaga perlu menaikkan tingkat keamanannya.

"Karena kita enggak mau ketika ada serangan sistem down itu satu, layanan akan terganggu, yang kedua juga potensi kebocoran data," ungkap Meutya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fersinus Waku/Abdi Ryanda)