Tabungan Perumahan Rakyat
Politikus PDIP Kritik Kebijakan Tapera, Sebut Tidak Ada Unsur Kepastian Kapan Rakyat Dapat Rumah
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengkritik kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tapera.
Penulis:
Muhammad Zulfikar
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
istimewa
Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Perprindo, Darmadi Durianto.
Selain itu, Darmadi juga menekankan agar Pemerintah meninjau ulang proyek-proyek pembangunan infrastruktur maupun IKN jika anggarannya tidak memadai.
"Jangan sampai publik menaruh curiga bahwa kebijakan Tapera justru untuk menutupi proyek-proyek itu. Sekali lagi, jangan korbankan rakyat hanya demi memenuhi kepentingan tertentu. Jika kepentingan itu dirasa tidak realistis sebaiknya ditinjau ulang bukan memaksa rakyat untuk memenuhi kepentingan itu. Jangan dibalik logika konstitusinya, dalam konstitusi Pemerintah wajib melindungi dan menyejahterakan warganya bukan membebani dan memberatkan," ujarnya.
Berita Terkait
Tabungan Perumahan Rakyat
| Demo di Patung Kuda, Massa Tuntut Pemerintah Cabut UU Tapera karena Dananya Diduga untuk IKN |
|---|
| Buruh Demo di Patung Kuda Minta Jokowi Cabut UU Tapera, Berikut Tuntutan Lengkapnya |
|---|
| Pekerja Freelance Gugat UU Tapera ke MK, Ingin Pendaftaran Dilakukan Secara Sukarela |
|---|
| Direktur BTN Nilai Wajar Program Iuran Tapera Diributkan: Itu Biasa Dalam Suatu Hal yang Baru |
|---|
| Ombudsman Soroti Kebijakan Tapera, Dorong Regulasinya Diubah |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.