VIDEO Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong: Anies Kritik Keras, Ganjar Tak Tahu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

Pakta integritas tersebut beredar setelah Yan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya perintah untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam Pakta Integritas tersebut, tercantum kesepakatan untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Tanggapan Anies-Amin
Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang isinya siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Menurut Anies, hal itu merupakan bukti nyata aparat negara yang tidak netral jelang pemilu2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, jika seorang pejabat memiliki aspirasi dukungan ke pasangan calon tertentu di pemilu 2024, maka sebaiknya mundur dari tugasnya.

Sebab menurut Anies, penggunaan jabatan untuk kepentingan aspirasi pribadi sama dengan merendahkan martabat negara.

Anies mengatakan, tidak salah jika sebagai pribadi memiliki aspirasi, namun tak boleh menyalahgunakan jabatan sebagai aparat negara. Sebab, seorang pejabat disumpah atas nama negara bukan atas nama kepentingan pribadi atau kelompok.

Sehingga menurut Anies, hal itu bakal berdampak pada ketidakpercayaan publik kepada institusi negara.

Tanggapan Prabowo-Gibran
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko merespon soal beredarnya dokumen pakta integritas yang diteken oleh Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Budiman menyebut beredarnya dokumen pakta integritas yang diduga diteken oleh pejabat daerah untuk memenangkan salah satu paslon jadi hal yang mengkawatirkan.

Namun dilain sisi kata Budiman, adanya pakta integritas yang melibatkan ASN dan aparat untuk mendukung paslon Ganjar-Mahfud itu sekaligus menepis tudingan yang selama ini dialamatkan terhadap paslon Prabowo-Gibran.

Sebab dijelaskan Budiman, selama ini Prabowo-Gibran kerap dituding melibatkan aparat untuk memobilisasi dukungan guna memenangkan Pemilu 2024.

Meski begitu, Budiman juga menegaskan bahwa seharusnya aparat harus bersikap netral dan tidak condong ke salah satu paslon tertentu.

Alhasil ia pun meminta agar isu tersebut harus dibuka sejelas-jelasnya agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid ikut menanggapi soal adanya pakta integritas memenangkan Ganjar dengan menyinggung peribahasa Jawa 'becik ketitik, olo ketoro' yang punya makna bahwa semua perilaku yang baik akan terbukti dan yang buruk akan kelihatan dengan sendirinya.

Nusron pun mengatakan pakta integritas Pj Bupati Sorong tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kemendagri dan Kemenpan RB serta aparatur hukum untuk mencari tahu kebenaran soal dokumen tersebut.

Hal ini demi menunjukkan kepada masyarakat berdasarkan fakta. Kementerian terkait pun diharapkan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan.

Tanggapan Ganjar-Mahfud
Ganjar menyebut, dia tidak mengetahui terkait pakta integritas tersebut.

Namun, ia mengatakan, jika hal tersebut benar, maka harus ditertibkan karena menunjukkan sikap tidak netral.

Lebih lanjut, saat ditanya awak media soal kemungkinan pihaknya menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024. Ganjar tak setuju.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengatakan pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023 lalu sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menilai pakta integritas tersebut tak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Tanggapan PDIP
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tidak pernah membuat pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024.

Hasto juga menyebut pencederaan pakta integritas tertinggi adalah terhadap konstitusi.

Menurutnya, pelanggaran integritas yang paling dahsyat adalah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) diintervensi.

Hasto juga memastikan, pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara seperti ini. Terlebih menggunakan manipulasi, apalagi kampanye hitam di Pilpres 2024.(*)