Pengamat: Kebijakan WFH Lebih Efektif Perbaiki Kualitas Udara Jakarta, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) terlihat mampu mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.

Pasalnya kebijakan WFH mempengaruhi mobilitas warga pengguna kendaraan pribadi dari kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok dan Tangerang.

"Kebijakan WFH tersebut mulai mampu mengurangi mobilitas warga yang menggunakan transportasi pribadi dari kota penyangga, seperti Depok, Bekasi dan Tangerang ke Jakarta," kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Dengan kondisi mobilitas yang berkurang, maka turut mengurangi emisi gas buang di mana mayoritasnya bersumber dari kendaraan pribadi berbahan bakar minyak.

Ketua Forum Udara Bersih Indonesia (FUBI) ini meminta pemerintah segera menyusun upaya untuk mendorong penggunaan kendaraan hybrid maupun listrik berbasis baterai.

Selain dapat mengurangi polusi udara, kendaraan hybrid maupun listrik juga berpihak pada gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

“Karena sekalipun pembangkit listrik di sini masih banyak menggunakan batu bara, tetap saja hitung-hitungan emisi per kilometer yang dihasilkan kendaraan listrik dan hybrid lebih rendah ketimbang kendaraan bermesin bakar," jelas dia.

Ia menerangkan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai memang masih menghasilkan jejak karbon atau emisi jika setiap hari diisi ulang dengan listrik yang mayoritas berasal dari pembangkit bertenaga batu bara.

Namun, berdasarkan perhitungan pihaknya, emisi yang dihasilkan dari kendaraan listrik masih lebih rendah 28 persen ketimbang kendaraan bermotor.

“Namun, berdasarkan perhitungan KPBB, emisinya tetap bisa lebih rendah sekitar 28 persen per km ketimbang kendaraan ICE biasa,” kata Ahmad.

Baca juga: Pengamat Sebut Kualitas Udara Jakarta Alami Perbaikan Saat WFH Berbarengan KTT ASEAN

Menurutnya alih-alih memadamkan PLTU Suralaya di Cilegon, pemerintah semestinya memprioritaskan pembenahan sektor transportasi untuk menanggulangi polusi udara yang hingga saat ini masih dalam kategori tidak sehat. Apalagi setelah 4 unit PLTU Suralaya dipadamkan PLN sejak 29 Agustus 2023, kualitas udara ibu kota tak kunjung berubah.

“Aksi pembenahan terhadap sektor transportasi tetap memiliki urgensi paling tinggi,” pungkas Ahmad.