Demokrat Enggan Tanggapi Pidato Anas Urbaningrum soal Kasus Hambalang hingga Partai Keluarga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat enggan menanggapi pidato politik yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum di Monas, Sabtu kemarin.

Anas memberikan pidato politik usai resmi dinyatakan sebagai Ketua Umum PKN berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN.

Dalam pidatonya Anas memberikan komentar terkait dengan politik keluarga hingga perihal kasus korupsi proyek hambalang di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat dimintai tanggapannya terkait pidato itu, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani tak memberikan komentar apapun.

"Mohon maaf terkait isu ini no comment dulu," kata Kamhar kepada Tribunnewscom, Senin (17/7/2023).

Demokrat Enggan Tanggapi Pidato Anas Urbaningrum soal Kasus Hambalang hingga Partai Keluarga

Hal senada juga diucapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Herzaky mengatakan, partainya saat ini sedang fokus membantu rakyat di tengah kesusahan.

Hal itu menanggapi pernyataan Anas Urbaningrum yang menyindir bahwa partai bukanlah kepunyaan keluarga.

"Kami fokus bantu rakyat, apalagi masih jutaan yang dalam kesusahan. Bukan bahas urusan Parpol (partai politik) lain," kata Herzaky kepada Tribunnews.com, Senin (17/7/2023).

Herzaky menegaskan Demokrat tak perlu menanggapi pernyataan Anas tersebut lantaran tak ada kaitannya.

"Tidak ada yang perlu ditanggapi. Tidak ada kaitan dengan kami," ujarnya.

Sebelumnya, Anas mengingatkan kepada seluruh kader PKN bahwa partai bukanlah kepemilikan pribadi atau keluarga.

"Partai bukan properti pribadi partai bukan properti family, partai bukan kepunyaan keluarga. Kalau mau disebut keluarga, partai harus punya keluarga besar seluruh Bangsa Indonesia," kata Anas dalam pidatonya pada penutupan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) PKN di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Anas mengatakan PKN harus ditata berdasarkan prinsip-prinsip modern, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau keluarga.

Baca juga: Anas Urbaningrum Singgung Pidato SBY dari Jeddah, Pengamat: Genderang Perang PKN untuk Demokrat