Balas Pernyataan Jusuf Kalla, Projo: Salah Kalau Jokowi Tak Ikut Campur Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan salah ketika Presiden Jokowi tak ikut campur dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu menanggapi permintaan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) agar Jokowi tak terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres 2024.

Budi menegaskan Presiden Jokowi sedang mempertaruhkan legacy untuk pemerintahan berikutnya.

"Ya menurut hemat kami salah juga kalau Pak Jokowi enggak ikut campur dalam Pilpres 2024. Yang dipertaruhkan Jokowi itu legacy," kata Budi dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Menurut Budi, Jokowi menginginkan agar program-program yang telah digagasnya akan dilanjutkan.

"Jangan sampai apa yang dimulai dari pemerintahan Jokowi dimulai dari belakang lagi atau nol. Soal dukung mendukung itu nanti pada waktunya," ucapnya.

Dia juga menanyakan alat ukur kritikan sehingga Jokowi disebut terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres.

"Kalau kritik Jokowi cawe-cawe kan alat ukurnya sumir, terlalu jauh terlalu deket itu kuantitatifnya berapa yang jauh berapa meter, kalau deket berapa centi? Kan terlalu abstrak enggak rigid," tegas Budi.

Budi juga menanyakan apakah pemerintahan sebelumnya tak pernah mengumpulkan para ketua umum partai politik (parpol) di Istana Negara.

"Emang pemerintahan sebelumnya enggak pernah ngumpulin parpol?" ungkapnya.

Dia menjelaskan Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum parpol di Istana Negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat politik selain pejabat pemerintahan.

"Hemat kami, apa yang dilakukan Jokowi masih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para Ketua Umum (Ketum) partai politik (parpol) dalam lingkaran pemerintah Jokowi-Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Negara.

Harusnya, jika melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi.

Baca juga: Sekjen PKS Dukung JK Minta Jokowi Tak Terlibat Urusan Pilpres

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan. Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem). Tapi berarti ada pembicaraan politik" kata JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).

Menurut JK, Jokowi harusnya mengikuti langkah Presiden sebelumnya seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam urusan politik.

Apalagi mengingat Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," tuturnya.

Sebelumnya para petinggi parpol pendukung pemerintah diundang oleh Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Mereka di antaranya Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.