Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Terus Membaik dan Inflasi Turun Lebih Cepat

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan hasil Rapat Berkala I KSSK Tahun 2023 bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (31/1/2023).

Hasil rapat menunjukkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada Triwulan ke-IV terus membaik di tengah optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Namun, beragam dinamika global masih perlu dicermati.

Mulai dari fragmentasi geopolitik dan risiko resesi Amerika Serikat dan Eropa, hingga penghapusan kebijakan Zero Covid di China.

Baca juga: Dialog Bersama Pelaku Usaha, Sri Mulyani: Tantangan Ekonomi Global Sulit Tapi Masih Ada Harapan

Di sisi lain, beragam indikator perekonomian menunjukkan kinerja positif per Desember 2022.

Di antaranya, Purchasing Managers' Index (PMI) yang masih ekspansi pada level 50,9 dan neraca perdagangan yang surplus USD 54,46 milyar pada 2022, yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi 2022 yang diproyeksikan telah tumbuh antara 5,2 hingga 5,3 persen.

Inflasi juga turun lebih cepat dengan Inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat 5,51 persen.

Dari sisi fiskal Kementerian Keuangan, APBN telah bekerja ekstra keras sebagai shock absorber namun tetap terjaga kesehatan dan keberlanjutannya.

Ini merupakan fondasi yang kuat untuk melanjutkan konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Termasuk terus menjaga kesehatan APBN dan mengakselerasi pemulihan perekonomian Indonesia.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bayar Pajak Itu Wajib, Bukan Jadi Beban

“Kinerja positif APBN 2022 tersebut tercermin dari realisasi belanja yang mencapai Rp3.090,75 triliun."

"Ini artinya tumbuh 10,92 persen dibandingkan tingkat belanja tahun 2021,” ungkap Menkeu.

Manfaat APBN

APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi melalui dukungan subsidi dan kompensasi, penebalan bantuan sosial, dukungan proyek strategis nasional, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan layanan publik.

“APBN bekerja untuk melindungi daya beli rakyat dengan menaikkan subsidi terutama untuk Bahan Bakar Minyak dan energi yang sangat besar."

"Lebih dari tiga kali lipat dari Rp152 triliun ke Rp555 triliun,” jelas Menkeu, dikutip dari laman Kemenkeu.

Dengan kinerja belanja yang tumbuh 10,92 persen tersebut, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat.

Sehingga, dunia usaha mulai bangkit lebih kuat sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara di APBN.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,42 triliun atau 115,90 persen dari target APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

“Kenaikan pendapatan ini tumbuh 30,58 persen year on year dibandingkan pendapatan tahun 2021. Jadi ini kenaikan yang sangat tinggi,” kata Menkeu.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Investor Tak Perlu Khawatir Investasi saat Tahun Politik di Indonesia

KSSK akan terus meningkatkan koordinasi dalam menyiapkan Coordinated Policy Response untuk menghadapi dinamika global dan menjaga perekonomian Indonesia serta stabilitas sistem keuangan domestik.

Dalam unggahan di akun Instagram Sri Mulyani, KSSK juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPR RI atas inisiatif serta kerja sama dalam penyusunan UU P2SK.

UU P2SK merupakan sebuah reformasi sektor keuangan Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Sri Mulyani