Populer Nasional: Politisi PDIP Berharap 2 Menteri NasDem Mundur dari Kabinet - Harta Syahrul Yasin

TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews.com selama 24 jam terakhir.

Politisi PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap dua menteri NasDem mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya Bakar.

Sementara itu, tim majelis hakim kasus Yosua Hutabarat (Brigadir J) mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2023).

Terakhir, lima terdakwa kasus korupsi minyak goreng mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Diketahui, majelis hakim menyatakan kelima terdakwa bersalah dan memvonis hukuman penjara dengan lama yang berbeda, mulai satu hingga tiga tahun.

Baca juga: Plt Ketua Umum PPP Bantah Bahas Reshuffle Kabinet Saat Bertemu Jokowi

Dirangkum Tribunnews.com, Kamis (5/1/2023), berikut ini berita populer nasional:

1. Politisi PDIP: Kalau Gentle, Lebih Baik Menteri dari NasDem Mundur dari Kabinet

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.