Merunut Sinyal Reshuffle Terakhir, Hasil Survei hingga Jokowi Buka Peluang Rombak Kabinet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reshuffle kabinet berhembus jelang berakhirnya tahun 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri membuka peluang ada opsi Reshuffle kabinet.

Merunut kembali opsi Reshuffle kabinet yang dihembuskan Jokowi, sehari sebelumnya muncul hasil survei soal Reshuffle kabinet.

Sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dalam survei terbaru Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Mengingat ke belakang, wacana Reshuffle kabinet pernah berhembus saat NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres 2024.

Kini keputusan ada di tangan Presiden Jokowi, kapan dan siapa menteri yang kena Reshuffle.

Kata Jokowi soal Reshuffle Kabinet usai NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres: Rencana Selalu Ada

Isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini mulai muncul setelah Partai NasDem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedans sebagai bakal calon presiden (capres) yang diusungnya di Pilpres 2024.

Jokowi pun menyebut jika rencana terkait reshuffle kabinet ini akan selalu ada, tapi pelaksanaannya akan diputuskan nanti.

Meski demikian, Jokowi enggan menjelaskan terkait kapan dan siapa saja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan dicopot, termasuk juga siapa penggantinya nanti.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi, dilansir Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Perlu diketahui, kader NasDem yang kini masih duduk di kursi menteri ada tiga orang, di antaranya ada Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).

Kemudian, ada Siti Nurbaya Bakar yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Serta Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Sementara itu, Jhonny G Plate menegaskan, meski NasDem kini telah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres, NasDem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga selesai masa jabatannya pada 2024 mendatang.

Menurut Jhonny, dukungan itu harus dilakukan NasDem sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny.

Lebih lanjut, Jhonny menyebut jika reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.

Selain itu, kewenangan reshuffle kabinet ini juga telah dijamin oleh konstitusi, sehingga harus selalu dihormati.

Jhonny pun meyakini jika Jokowi akan selalu independen dalam mengambil keputusan, termasuk soal reshuffle kabinet.

"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," pungkasnya.

PDI-P Dukung Wacana Reshuffle

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila melakukan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap para menterinya.

Hasto mengatakan, Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk mendampinginya dalam menyelesaikan masalah.

"Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto menuturkan, hal tersebut guna pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada dalam kondisi "sense of happiness" di pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Supaya nanti di pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," ujarnya.

Baca juga: Respon Sinyal Reshuffle, PDI Perjuangan Minta Jokowi Evaluasi Dua Menteri dari NasDem

Ia menyebut, Jokowi berhak melakukan perombakan kepada para menterinya yang tak sejalan dengan perintahnya.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyingung menteri yang antitesa terhadap visi-misi Presiden Jokowi.

"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ungkapnya.

Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jika Jokowi Reshuffle Kabinet

Sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dalam survei terbaru Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada gap (jarak) antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR (pekerjaan rumah) buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.

Survei dilakukan pada tanggal 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Reshuffle Terakhir Kabinet Jokowi

Presiden Jokowi terakhir kali melakukan reshuffle kabinet pada Juni 2022 lalu.

Saat itu Jokowi mengangkat dan melantik dua menteri baru di Istana Negara, Rabu (15/6/2022).

Dua menteri baru itu adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Dia menggantikan Muhammad Lutfi.

Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Selain Zulkifli, di dalam kabinet saat ini ada tiga menteri yang juga merupakan ketua umum partai politik.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Terakhir, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru.

Mereka adalah John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Raja Juli menggantikan rekan satu partainya, Surya Tjandra.

Saat ini komposisi para pembantu Presiden Joko Widodo yang terbaru mencakup 34 menteri dan 16 wakil menteri.

Mereka akan bertugas hingga sisa masa jabatan pada 2024.

Jokowi Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Dilakukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022).

“Mungkin,” kata Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto. (tribun network/thf/Tribunnews.com)