Selasa, 30 September 2025

Pembekalan Bacaleg 2024, PDIP: Korupsi Tidak Sesuai dengan Ideologi Pancasila

kata Djarot, kader PDIP wajib menjauhi perilaku korupsi, karena bertentangan dengan dasar negara Indonesia itu. 

Editor: Johnson Simanjuntak
ist
Djarot Saiful Hidayat.Pembekalan Bacaleg 2024, PDIP: Korupsi Tidak Sesuai dengan Ideologi Pancasila 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menegaskan partainya memiliki ideologi Pancasila. 

Maka, kata Djarot, kader PDIP wajib menjauhi perilaku korupsi, karena bertentangan dengan dasar negara Indonesia itu. 

Hal itu disampaikan Djarot saat Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi terhadap Bacaleg PDIP yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

"Korupsi adalah tindakan-tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, maka harus diperangi. Seseorang yang bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka orang yang bertuhan tidak akan korupsi atau mencuri," kata Djarot.

"Mereka yang berperikemanusiaan juga tidak akan menyakiti hati sesama manusia dengan melakukan korupsi dan seterusnya," sambungnya.

Djarot pun menjelaskan, bahwa Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi menjadi syarat bagi kader parpolnya bisa menjadi calon legislatif (caleg) dari sebelumnya berstatus bakal calon legislatif (bacaleg).

Adapun, sebanyak 27.802 kader PDIP yang berstatus bacaleg mengikuti acara secara daring atau luring. 

"Selamat mengikuti dan ikuti dengan sebaik-baiknya. Anda lulus atau tidak, bakalnya dicoret, salah satunya dari acara ini dengan mengikuti secara luring atau daring. Apakah anda serius mengikuti pendidikan ini," terang Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, bahwa seluruh bacaleg peserta pembekalan diwajibkan membuat resume secara tertulis dari hasil pemaparan Ketua KPK Firli Bahuri.

Tentu, hal itu diwajibkan sebagai salah satu persyaratan bagi Bacaleg bisa menjadi calon legislatif dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Seluruh peserta yang mengikuti pemndidikan dan pembekalan itu diwajibkan membikin resume secara tertulis, dan itu akan dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan apakah dia layak untuk diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif," ucap Djarot.

Djarot pun berharap, melalui pembekalan dan menuliskan resume soal materi tersebut, para peserta bisa memahami dan bersikap dalam melawan korupsi.

"Dengan begitu maka kita semua berharap bahwa bakal calon yang diajukan oleh partai betul-betulbadalah calon yang berintegritas, calon yang punya disiplin, disiplin di dalam ideologi, disiplin dalam teori dan disiplin untuk melakukan tindakan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya membuat sistem demi menguatkan semangat antikorupsi di lingkungan partai. 

Baca juga: Pesan Megawati Soekarnoputri ke Bacaleg PDIP: Jangan Korupsi!

PDIP membangun sistem melalui aturan parpol yang ketat demi mencegah kader berperilaku korupsi

"Sudah melakukan terobosan akan pentingnya aspek pencegahan. Pencegahan dengan membangun kesadaran yang sistemik dengan membuat aturan partai," kata Hasto.

Hasto mengatakan PDIP saat ini sudah membangun merit system demi menghindari keluarnya biaya besar dalam mencari ketua DPD hingga DPC parpol berlambang Banteng itu. 

PDIP, kata dia, tidak menggunakan sistem voting 'one man one vote' dalam menentukan ketua DPD dan DPC partai berkelir merah tersebut. 

"Menggunakan merit system, tetapi dengan mengedepankan demokrasi, PAC boleh mengusulkan calon ketua DPC, lalu calon katakanlah ada 20, disaring melalui psikotes," ujar Hasto. 

Dia mengatakan proses psikotes dilakukan oleh DPP PDIP. Kemudian, kantor partai di tingkat pusat akan mengembalikan beberapa nama calon Ketua DPD dan DPC ke pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved