Balas PDIP soal Oposisi 'Fotocopy', Demokrat: Tak Perlu Reaktif Kalau Dikritisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengingatkan PDI Perjuangan (PDIP) agar tak reaktif ketika kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dikritisi.

"Tidak perlulah terlalu reaktif kalau kebijakan pemerintah (kami) dikritisi. Itu kan hal biasa dalam demokrasi," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).

Herzaky mengatakan pihaknya mengkritisi kebijakan pemerintah sebagai bentuk check and balances dalam negara demokrasi.

"Kami punya tanggung jawab moral menjalankan tugas check and balances, memastikan kebijakan pemerintah tidak ugal-ugalan dan sebisa mungkin bermanfaat untuk rakyat," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Sindir Koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS: Kalau Solid Deklarasi Dong

Apalagi, kata dia, saat ini banyak rakyat yang terjebak kemiskinan dan pengangguran.

Bahkan, yang bekerja pun penghasilannya tak kunjung meningkat. Padahal, harga-harga terus melambung mencekik rakyat kecil dan anggaran pemerintah sangat-sangat terbatas.

"Jadi, kami harus berupaya, sebisa mungkin anggaran negara digunakan pemerintah seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Bukan sekedar memenuhi keinginan atau memuaskan dahaga segelintir elit belaka," ujar Herzaky.

Herzaky menegaskan Demokrat merupakan partai rasional seperti disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jika kebijakan pemerintah memang baik untuk rakyat, pasti kami dukung. Contohnya Perppu Covid-19 ketika awal-awal Covid melanda. Tapi, kalau memang kebijakan pemerintah tidak ada manfaatnya untuk rakyat, masak kami diam aja?" tegasnya.

Selain itu, Herzaky juga mengkritisi langkah pemerintah yang dianggapnya belum menunjukkan teladan baik dalam mengelola anggaran.

"Masih aja jor-joran mengeluarkan anggaran untuk proyek mercusuar yang tidak ada manfaat langsung untuk rakyat saat ini," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mendirikan bangunan megah di saat rakyat kesulitan.

"Banyak bangunan fisik megah berdiri, tetapi rakyat sulit makan karena tak kunjung dapat kerja, bahkan yang sudah bekerja kena PHK, apa itu yang dicari? Tentu tidak," ungkap Herzaky.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan oposisi pemerintah saat ini berupaya melakukan fotocopy partainya ketika menjadi oposisi.

"Saya melihat oposisi sekarang mau memfotocopy PDIP. Karena menganggap oposisi PDIP dua periode, tiba-tiba PDIP menang," kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).

Menurut Said, saat menjadi oposisi pemerintah, partainya tidak pernah kontra terhadap program pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PDIP tidak pernah oposisi terhadap program pemerintah, maka selama pemerintahan Bapak SBY, oposisi yang kami lakukan selalu terhadap kebijakan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden. Oleh karena itu, publik bisa menerima," ujarnya.

Ia mengeklaim selama menjadi oposisi pemerintah PDIP tak pernah mengganggu program yang dicanangkan pemerintah.

"Kami tidak pernah selama oposisi mengganggu program progam pemerintah. Karena kami yakini meski kami oposan program pemerintah adalah untuk rakyat," ucap Said.

Di sisi lain, kata Said, partainya tak hanya memberikan kritik pada era SBY, namun juga memberikan solusi.

"Kalau untuk rakyat, kami selalu welcome. Akan tetapi setiap kebijakan itu yang kami kritisi, tapi kami juga pada saat yang sama memberikan solusi dan itu diakui pemerintahan SBY ketika itu," ungkapnya.