Legislator Golkar Puteri Komarudin: Bantu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggunakan Produk Lokal

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia dikenal memiliki produk dalam negeri yang berkualitas. Karena itu, tak heran jika banyak produk asli Indonesia yang berhasil merambah pasar dunia.

Terlepas dari hal tersebut, penggunaan produk dalam negeri masih perlu untuk ditingkatkan. Selain untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasaran, makin banyak produk dalam negeri yang dipakai oleh masyarakat juga dapat memajukan ekonomi bangsa.

Upaya menggencarkan penggunaan produk dalam negeri sudah dilakukan di masa lalu dan makin berkembang pada pemerintahan Presiden Soeharto. Kini, presiden Jokowi pun melakukan hal yang sama dengan menghimbau penggunaan produk dalam negeri, khususnya di kementerian dan lembaga.

“Tidak usah cari investor, kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita UKM-UKM kita, bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini,” ujar Jokowi.

Secara khusus, Presiden Jokowi juga telah mencanangkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada bulan Mei 2020 silam. Gerakan yang cukup populer di kalangan Milenial dan Gen Z ini bertujuan agar masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. Kedekatan kalangan Milenial dan Gen Z pada dunia digital juga diharapkan dapat membantu mempromosikan produk lokal di pasar global.

Menanggapi hal tersebut, legislator partai Golkar Puteri Komarudin pun menyetujui hal yang sama. Puteri menegaskan bahwa produk dalam negeri harus bisa diminati oleh masyarakat.

“Bagaimana Presiden Jokowi selalu menitikberatkan penggunaan produk dalam negeri untuk kementerian dan lembaga dan berkali-kali juga beliau sudah mempertanyakan hal tersebut. Bagaimana performanya di setiap Kementerian lembaga dan saya lihat di paparannya ini belum ada,” ujar Puteri.

Oleh karena itu, Puteri mendorong Kemenkeu untuk memprioritaskan produk lokal dalam proses pengadaan belanja barang/jasa kementerian dan lembaga.

“Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang meminta minimal 40 persen belanja kementerian/lembaga (k/l), dan pemerintah daerah menggunakan produk dalam negeri,” urai Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Puteri juga menekankan agar kementerian dan lembaga memilih untuk memakai produk dalam negeri untuk memperkuat penyerapan penggunaan produk dalam negeri.

“Kenapa sih, Pak? Produk dalam negeri ini susah sekali untuk diserap oleh kementerian dan lembaga. Kalau kementerian dan lembaganya aja susah untuk pakai produk dalam negeri dengan alasan harga lebih mahal mungkin kualitasnya lebih rendah dan lain-lainnya. Tentu untuk private sector juga pasti akan lebih sulit ya pak?” ujar Puteri.

Dengan makin banyaknya produk dalam negeri yang digunakan di masyarakat, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.