Soroti Kasus Ferdy Sambo Hingga Teddy Minahasa, Said Abdullah Dorong Polri Berbenah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mendorong Polri untuk berbenah.

Said menyinggung kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Selain itu, ia juga menyinggung tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 suporter Arema atau Aremania yang disebabkan tembakan gas air mata berdasarkan temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

"Peristiwa ini menjadi tragedi pilu dunia sepak bola Tanah Air, bahkan seluruh insan bola dunia berkabung," kata Said dalam keterangannya, Jumat (14/10/2022).

Said menyebut dalam kasus tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mencopot sejumlah petinggi kepolisian, baik dari Polres Malang, Brimob Jatim hingga Kapolda Jatim.

Baca juga: Pengungkapan Kasus Narkoba 5 Kilogram yang Menjerat Irjen Teddy Minahasa, Awalnya Gerebek Indekos

Said menganggap banyaknya persoalan tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) gundah gulana.

Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah tengah berupaya meredam berbagai tekanan disrupsi pangan dan energi global, serta kebijakan kenaikan suku bunga sejumlah bank sentral negara maju.

"Presiden berharap polisi membantu menciptakan kondisi yang kondusif, terutama dukungan untuk operasi pasar agar tidak terjadi penimbunan dan penyelundupan BBM dan bahan pangan, serta pengendalian inflasi," ujar Said.

"Alih-alih memberikan sokongan penuh, sebaliknya polisi malah beruntun berbuat masalah," sambung Said.

Baca juga: Narkoba Jenis Sabu yang Dikendalikan Irjen Teddy Minahasa Sudah Terjual 1,7 Kg di Kampung Bahari

Lebih lanjut, Said menduga pertemuan Jokowi bersama sejumlah komandan satuan kewilayahan, mulai Kapolres, Kapolda hingga Mabes Polri bisa jadi presiden ingin mendisiplinkan para komandan satuan tersebut.

Namun, ia menegaskan di saat bersamaan Irjen Teddy Minahasa yang baru ditunjuk jadi Kapolda Jawa Timur (Jatim) tersangkut kasus peredaran narkoba.

"Tragedi ini tentu sangat menyedihkan, sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin orang dengan level kepangkatan tinggi, yang seharusnya menjadi teladan bagi ratusan ribu polisi, dan harusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba malah terlibat skandal narkoba," ungkapnya.

Berbagai permasalahan tersebut, Ketua DPP PDIP itu memberikan 5 catatan penting.

Baca juga: Kapolda Teddy Minahasa Kendalikan Barang Bukti Sabu 5Kg yang Dijual, Terancam Hukuman Mati

Pertama, arahan Presiden Jokowi pada hari ini di Istana Negara terhadap seluruh komandan satuan dipatuhi sebagai bagian dari pemimpin tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, Komisi Kepolisian, Komisi III DPR, serta masyarakat sipil hendaknya melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kepolisian.

"Langkah ini diharapkan menghasilkan agenda transformasi kepolisian secara menyeluruh, baik transformasi struktural maupun kultural dari satuan wilayah terendah hingga Mabes Polri," jelas Said.

Ketiga, Kapolri memimpin langsung langkah langkah operasional transformasi struktural dan kultural di jajaran kepolisian, dan melaporkan setiap milestone capaian transformasi struktural dan kultural tersebut kepada presiden, Komisi III DPR, serta masyarakat luas.

Keempat, Kapolri dibantu dengan Irwasum dan Divisi Propam melakukan pembersihan ke dalam, mulai di jajaran Mabes Polri sampai ke satuan Polsek terhadap berbagai oknum kepolisian yang bermasalah, baiknya menyangkut pelanggaran disiplin, integritas hingga penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.

"Kepolisian dapat melibatkan lembaga lembaga strategis seperti KPK, PPATK, BNN, BNPT, dan lembaga negara lainnya yang diperlukan dalam mengambil langkah langkah tersebut di atas," ungkapnya.

Kelima, hendaknya Polri membangun strategi komunikasi publik yang responsif, santun, bertanggungjawab, serta mampu melihat berbagai sensitivitas publik terhadap berbagai isu dan persoalan yang menjadi atensi publik.

"Akui bila salah, jujur dan terbuka atas persoalan yang ditangani, serta tidak menunjukkan arogansinya sebagai pemilik kewenangan, namun tegas secara terukur," katanya.