Masyarakat Indonesia Dinilai Inginkan Figur Tegas untuk Pengganti Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Indonesia saat ini dinilai menginginkan figur tegas dan disiplin untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Ketua Gapura Nusantara Provinsi Papua Barat, Ayub Msiren, dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).

"Animo masyarakat saat ini adalah mencari sosok tegas, berintegritas dan pro rakyat," katanya.

Oleh karena itu, Gapura Nusantara Provinsi Papua Barat melihat figur yang demikian ada pada tokoh militer, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga disebut memiliki kemampuan dan pemahaman yang luas tentang Indonesia.

"Saya diberikan tanggung jawab oleh teman-teman Relawan Gapura Nusantara di Provinsi Papua Barat untuk sosialisasi dan konsolidasi massa dalam mendukung Jendral (Purn) Moeldoko sebagai Bakal Calon Presiden RI dalam Pemilu 2024. Dalam waktu dekat, kita akan deklarasi," ujarnya.

Menurutnya, Kepala Staf Kepresidenan ini merupakan sosok yang tepat dalam melanjutkan tongkat estafet pemerintahan Jokowi.

Pasalnya dengan menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Jokowi, Moeldoko sangat paham arah dan kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia.

Baca juga: Golkar Jatim Rekomendasikan Airlangga-Khofifah Sebagai Capres-Cawapres KIB

Selain itu, sambungnya, ia menjelaskan bahwa Moeldoko orangnya tegas dan sudah teruji dalam kepemimpinan, termasuk selama menjabat di TNI sebagai Kepala Staf Angkatan Darat hingga Panglima.

"Beliau tidak tanggung-tanggung dalam membela kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia. Karena itu, Gapura Nusantara mendukung Bapak Moeldoko sebagai bakal calon Presiden RI pada Pemilu 2024 mendatang," ujarnya.

Deklarasi sejak dini untungkan publik

Sementara itu, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Rahardjo Jati bicara soal partai politik yang mendeklarasikan koalisi bahkan pasangan calon presiden untuk Pilpres 2024 sejak dini.

Hal itu menurut dia, berdampak positif bagi partai politik maupun publik.

“Deklarasi dini secara positif berdampak pada penguatan soliditas dan solidaritas internal. Dimana semakin awal suatu partai deklarasi, maka semakin percaya diri dan optimis para kadernya untuk berkompetisi," ujar Warsito kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Dia menilai, deklarasi dini juga bagian dari alat gertak politik, terlebih buat kompetitor lainnya yang masih belum punya pasangan kandidat definitif.

Namun, Wasis juga mengingatkan dampak buruknya dari deklarasi sejak dini.

“Dampak negatif dari deklarasi dini adalah rentannya sosok tersebut menjadi sasaran perundungan di ruang publik terlebih soal rekam jejak politiknya. Potensi ‘kampanye hitam’ ini yang masih menjadi momok dalam nominasi di Indonesia,” jelas Wasisto.

Baca juga: Bamsoet: Sudah Final Airlangga Hartarto Capres Partai Golkar

Wasis juga menyarankan, parpol koalisi untuk segera melakukan deklarasi capres-cawapres, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PDIP.

“Baik PDIP maupun KIB, sebaiknya punya sikap politik tersendiri untuk soal nominasi dan deklarasi pasangan kandidat,” kata dia.

Menurut dia, deklarasi dini penting dilakukan untuk mengangkat calon populer.

"Itu adalah upaya untuk menaikkan potensi elektabilitas partai/koalisi yang bersangkutan,” ujarnya.

Diketahui, peta politik jelang Pemilu 2024 diwarnai beberapa hal. Salah satunya yakni Gerindra dan PKB kian mesra.

Keduanya yang telah bersepakat koalisi di 2024 ini akan melakukan pendaftara ke KPU bersama pada Senin (8/8/2022) sebagai calon peserta pemilu.

Pada 13 Agustus nanti, Gerindra dan PKB juga disebut bakal menggelar deklarasi bersama dalam membangun koalisi untuk Pemilu 2024.

Sementara itu, NasDem sudah mengumumkan bakal capres mereka, dan tengah intens berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat.

Sisi lain, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diisi Golkar, PAN, dan PPP tengah mematangkan siapa yang mereka usung sebagai capres-cawapres. Terbaru, DPD Golkar Jatim mendukung Airlangga Hartarto dipasangkan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa.

Sementara PDIP, satu-satunya partai yang masih abu-abu akan berkoalisi dengan partai mana.

Meskipun begitu, PDIP bisa mengusung capres-cawapres tanpa harus berkoalisi.