Virus Corona
Ketua Satgas IDI: Penghapusan PPKM Perlu Sosialisasi dengan Baik agar Tidak Timbul Euforia
Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban mengamini jika Pemerintah ingin mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
lihat foto
Baca juga: Kasus Covid-19 di China Melonjak, Apple Bakal Pindahkan Tempat Produksi Perangkat ke India
Rahmad khawatir, penghapusan kebijakan PPKM leveling dapat membuat masyarakat terlena dan tidak mawas diri.
Sehingga gelombang Covid-19 kembali terjadi.
"Yang ingin saya sampaikan, yang saya khawatirkan menjadi bahan pertimbangan ketika PPKM dihapuskan jangan sampai jadi ada stigma seperti PPKM dihilangkan, PPKM sudah tidak ada, sehingga kita bebas lagi. Jangan sampai seperti itu," lanjut Rahmad.
Kendati demikian, Politisi PDI-Perjuangan ini menyakini pemerintah tengah mempersiapkan strategi baru dengan menyesuaikan kondisi saat ini.
"Saya yakin kalau terjadi penghapusan PPKM itu tentunya pasti akan menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan situasi yang sudah sangat baik ini," sambung Rahmad.
Menurut Rahmad, pemerintah perlu mempersiapkan psikologis masyarakat apabila kebijakan baru terkait PPKM diberlakukan.
"Saya prinsip, oke, tetapi harus hati-hati. Kalau memang belum siap dan harus mempersiapkan secara psikologis ke masyarakat, lebih baik ditunda, itu terserah dari pemerintah."
"Tapi paling tidak, jangan sampai ada terjadi perubahan euforia," kata Rahmad.
Wamenkes Bicara Soal Pertimbangan
Terkait adanya rencana penghapusan PPKM, ada sejumlah pertimbangan yang disetujui Kemenkes dengan para epidemiolog.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemerintah memang berencana menghapus kebijakan PPKM.
Penghapusan ini dengan mempertimbangkan beberapa pilihan.
Apabila kurang dari dua bulan, (RT) masih kurang dari 1, maka status PPKM akan di-update setiap dua minggu.
"Mengenai status PPKM yang memang nantinya akan dihapus, kami sedang melakukan evaluasi dengan para epidemiologi. Apabila artinya kurang dari dua bulan itu (RT) masih kurang dari 1, maka status PPKM akan di-update setiap dua minggu," kata Dante di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
