Jokowi Minta Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Jelang Pemilu 2024 Digelar

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi pada isu-isu yang berkembang dan tidak terbukti kebenarannya.

Apalagi, menjelang Pemilu 2024 biasanya suasana di dunia perpolitikan memanas.

Sebagaimana diketahui, Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/4/2022) mendatang.

"Pada Selasa (12/4/2022) besok, KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024."

"Menjelang kontestasi politik, biasanya suhu menghangat itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi lokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat," kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Dengan dilantiknya KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ini, Jokowi berharap dapat meyakinkan masyarakat bahwa pihaknya tidak mengiginkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaaan Pemilu, sebagimana isu yang berkembang di masyarakat saat ini.

Baca juga: Demo Mahasiswa Besok Dinilai Sebagai Reaksi Terhadap Dukungan Wacana Presiden 3 Periode

"Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan."

"Saya kira sudah jelas dan semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024."

"Ini perlu di jelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi situasi seperti yang beredar di masyarakat."

"(Yakni) bahwa pemerintah (dianggap sedang) berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan tiga periode."

"Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan dilaksanakan nanti di November 2024."

"Dan dijelaskan seklaian tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan pertengahan Juni 2022 sudah dimulai."

"Seperti ketentuan Undang-undangnya yakni 20 bulan sebelum pemungutan suara," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, informasi serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, dengan dilantiknya KPU dan Bawaslu ini, menandakan pemerintah tegas menampik adanya isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.

"Pemerintah akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan oleh DPR."

Baca juga: Jelang Demo 11 April, TNI Pasang Water Barrier, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

"Ini merupakan bukti bahwa pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama dengan KPU dan DPR," kata Mahfud saat memberikan arahan kepada masyarakat yang mengikuti Demo 11 April nanti, dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Sabtu (9/4/2022).

Lebuh lanjut, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi, baik kepada KPU maupun Bawaslu.

"Yakni dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu."

"Kepada KPU dan Bawaslu diharapkan terus bekerja menyiapkan Pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan Undang-undang Pemilu," lanjut Mahfud.

Wiranto: Penundaan Pemilu Tak Mungkin Terjadi

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menyebut wacana masa jabatan presiden 3 periode maupun penundaan pemilu 2024, tidak mungkin terjadi.

Apalagi, untuk mewujudkan wacana-wacana tersebut perlu adanya perubahan konstitusi, ini yang tentunya tidak mudah dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Wiranto setelah melakukan pertemuan dengan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat, (8/4/2022).

"Bahwa ini perlu kita klarifikasi, intinya saya sampaikan kenapa kita harus meributkan hal itu tatkala itu masih berbentu wacana.

Baca juga: Orang Tua Diminta Antar dan Jemput Anaknya di Sekolah, Antisipasi Pelajar Ikutan Demo Hari Ini

"(Seperti yang saya sampaikan kepada mahasiswa) mari kita berbicara secara rasional," kata Wiranto dalam konferensi persnya yang disiarkan YouTube Kompas TV.

Lanjut Wiranto, terdapat 4 alasan wacana-wacana ini tidak mungkin terjadi.

Alasan pertama,  untuk melakukan amandemen UUD 1945 sulit dilakukan karena persyaratan yang berat.

Yang kedua, sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR anggota pemerintahan atau Pemilu yang membahas mengenai penundaan pemilu.

Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan penyehatan ekonomi nasional dan menyelesaikan mitigasi Covid-19, jadi tidak ada sama sekali membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode.

Dan yang keempat, Jokowi menjawab wacana perpanjangan masa jabatan yiga periode sama saja menampar wajah Jokowi.

"Jokowi menjawab (wacana) itu sama saja menampar muka saya, itu menghancurkan saya."

"(Jokowi pada kesempatan lain juga mengatakan); Saya tidak tertarik, Saya juga akan patuh dan taat pada konstitusi."

"Artinya dengan keempat argumentasi ini sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana, tidak mungkin dapat diimplementasikan atau diwujudkan, karena empat alasan itu," jelas Wiranto.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)