Beda Suara dalam Tubuh APDESI soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi 3 Periode

TRIBUNNEWS.COM - Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) mengalami perbedaan suara terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Menurut Ketua Umum APDESI, Arifin Abdul Majid, dirinya secara tegas menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ia menilai, kepala desa tidak boleh masuk ke dalam ranah terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini.

“Kami tidak akan melakukan itu, karena bukan domain kami, APDESI itu kan independen, di dalam anggota kami banyak kepala desa, di situ (kepala desa) tidak masuk ke ranah itu (mengusulkan tiga periode),” ujar Abdul dalam dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Puan Maharani hingga Moeldoko Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu

Baca juga: Jokowi Marahi Menteri & Perintahkan Setop Wacana Penundaan Pemilu, Jubir: Pak Luhut Pasti akan Patuh

Selain itu, Abdul juga menganggap perlunya musyawarah ketika ada pernyataan seperti deklarasi mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

“Karena APDESI kami memiliki sebuah integritas organisasi, yang memberikan dukungan kepada kami untuk melakukan sesuatu action, sesuatu pernyataan itu harus melalui musyawarah.”

“Jadi pada intinya kami akan fatsun pemerintah melalui presiden, bahwa presiden taat konstitusi, APDESI kami taat konstitusi, itu pada intinya,” jelasnya.

Abdul juga menegaskan ,dukungan agar masa jabatan Jokowi diperpanjang menjadi tiga periode tidak ada dalam program APDESI.

“Jelas itu ada dalam program kami,” jelasnya singkat.

Sehingga, kata Abdul, ia keberatan jika dicatut namanya oleh APDESI seolah-olah memberikan dukungan terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode.

Namun perbedaan suara terlihat ketika Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi APDESI, Muhammad Asri Anas mengatakan akan menggelar rapat pimpinan (rapim) setelah lebaran untuk membahas soal masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Rapim ini akan membahas usul-usulan, karena di internal itu ada yang mengatakan melanjutkan, ada menyatakan tiga periode,” kata Asri.

Baca juga: DAFTAR Menteri yang Kena Tegur Jokowi, Dianggap Tak Beri Penjelasan ke Rakyat

Selain itu, Asri juga menjelaskan awal dari dukungan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode yaitu agar masa jabatan presiden sama dengan kepala desa.

“Tahu nggak kenapa ada istilah tiga periode kepala desa itu, apa ya, logikanya lurus saja, kami ini kepala desa 3 periode, kok presiden tidak bisa 3 periode, gitu loh, kepala desa itu jabatannya 3 periode loh 18 tahun, teriakan-teriakan itu yang muncul di forum,” jelasnya.

Jokowi Larang Menteri Bicara soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Jokowi telah melarang para jajaran menterinya untuk mengaungkan penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

Baca juga: Jokowi Diminta Copot Menterinya yang Ngeyel Gerilya Kampanye Penundaan Pemilu

Jokowi memerintahkan agar para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang sedang terjadi seperti permasalahan kelangkaan minyak goreng, kenaikan Pertamax, kenaikan energi serta kenaikan harga pangan.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi."

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, situasi global yang sedang sulit ini harus disampaikan dengan bahasa rakyat.

“Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” jelasnya.

Baca juga: Relawan ABJ Apresiasi Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Dalam Sidang Kabinet, Presiden juga menyampaikan soal sense of crisis atau rasa kepekaan yang harus dimiliki oleh para menteri.

Khususnya, terkait permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia.

“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.”

“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi,” ucap Jokowi.

Jokowi pun mempertanyakan, adanya kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlangsung empat bulan, namun tidak penjelasan apa-apa.

Kemudian, Presiden juga menyinggung soal kenaikan Pertamax.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Suci Bangun DS)(Kompas TV/Ninuk Cucu Suwanti)

Artikel lain terkait Masa Jabatan Presiden