Hadiri Acara APDESI, Jokowi: Bapak Pembangunan Desa Bukan Saya
Jokowi menanggapi pujian dari Ketua APDESI yang menganggap dirinya sebagai bapak pembangunan desa. Ia pun menepis itu.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2022” yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada hari ini, Selasa (29/3/2022) dan disiarkan di YouTube Kompas TV.
Jokowi pun membuka acara tersebut dengan berpidato di hadapan ribuan perwakilan pemerintah desa yang menghadiri.
Ia menanggapi terkait penyebutan untuknya yang diungkapkan oleh Ketua APDESI, Surta Wijaya di mana disebut sebagai Bapak Pembangunan Desa.
“Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan desa, yang layak itu bapak ibu semuanya, bukan saya.”
“Karena yang membangun desa itu bapak ibu semuanya, yang bekerja keras itu bapak ibu semuanya. Saya itu bagian policy di atas, sudah,” tutur Jokowi.
Baca juga: Jokowi Heran dan Baru Tahu Gaji Kepala Desa Dibayarkan Per 3 Bulan Sekali
Baca juga: Jokowi Perintahkan Mendagri Bayar Gaji Kepala Desa Tiap Bulan
Kemudian, Jokowi juga mengatakan terkait Dana Desa yang disalurkan hingga awal tahun 2022.
Ia mengungkapkan Dana Desa yang telah disalurkan sebanyak Rp 468 triliun dan dianggap menjadi catatan sejarah Indonesia.
“Jangan dipikir ini uang kecil lho, ini uang gedhe lho. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran hingga Rp 468 triliun itu belum pernah,” ujarnya.
“Sebab itu hati-hati dalam mengelola, me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” imbuhnya.
Selanjutnya, Jokowi juga mengaku sempat akan menambah anggaran Dana Desa pada tahun 2022.
Namun, katanya, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
“Tuhan belum mengizinkan. Karena yang dipakai Covid pada tahun 2020 itu sudah Rp 690 triliun. Gedhe sekali,” jelasnya.
Baca juga: Sempat Dimarahi Jokowi, Polri Ungkap 98 Persen Produk Internalnya Dari Dalam Negeri
Jokowi pun mengungkapkan, akibat pandemi Covid-19 tersebut maka anggaran di tiap kementerian juga terpaksa dipotong dan termasuk penganggaran Dana Desa.
“Dana seluruh kementerian kita potong. Kemudian, dana untuk desa kita potong sedikit,” ujarnya singkat.
Selanjutnya, Jokowi menceritakan ketika dimintai oleh Surta Wijaya terkait pengadaan dana operasional untuk pemerintah desa.
Jokowi pun mengungkapkan, Surta Wijaya meminta persentase pengadaan dana operasional sebanyak empat hingga lima persen dari anggaran dana desa.
Hanya saja, Jokowi menolaknya.
“Enggak, enggak. Untuk yang pertama, ya saya akan berikan 3 persen (dana operasional desa). Nanti di tahun berikut bisa 4-5 persen,” jelasnya.
Kemudian di akhir pidato, Jokowi mengomentari mengenai keluhan dari Surta Wijaya mengenai stempel pemerintah desa yang tidak berlambangkan burung garuda.
Baca juga: Respons Para Eks Ketua MK soal Anwar Usman akan Nikahi Adik Jokowi, Dinilai Tak Perlu Mundur
“Saya juga baru tahu. Pak Menteri Dalam Negeri, ini dibuatkan saja Instruksi Mendagri, capnya menggunakan burung garuda.”
“Lho, itu memang lambang negara kita kok. Kalau dipakai kepala desa ya wajar dan wajib,” ujarnya.
Lalu keputusan yang dibuat oleh Jokowi dalam pidatonya pun disambut meriah oleh para peserta yang datang.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
