PKS Desak Presiden Jokowi Kembali Nyatakan Penolakannya Soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyatakan penolakannya pada wacana penundaan pemilu 2024.

Sebab isu wacana pemilu ditunda terus bergulir di tengah masyarakat.

Di satu sisi, Jokowi sendiri juga belum kembali bersuara terkait wacana tersebut.

"Jika terus seperti ini, pak @jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024," ucap Mardani Ali melalui akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Kamis (3/3/2022).

Menurut Mardani Ali, sikap diam Jokowi ini bisa menimbulkan multitafsir di publik, bahkan bisa dikira mendukung pemilu ditunda.

Baca juga: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gerakan Berkah: Harus Demokratis dan Sesuai Ketentuan HTN

Apalagi melihat awal usulan penundaan pemilu ini datang dari partai pendukungnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Diamnya pak @jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," lanjut dia.

Seperti diketahui, alasan PKB mengemukakan pemilu ditunda yakni dianggap mengganggu pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Terkait hal itu, Mardani menilai pandemi sebagai alasan wacana pemilu ditunda sangat tidak rasional.

Baca juga: Survei LSN: Mayoritas Publik Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

Wacana tersebut, kata Mardani, bertolak belakang dengan situasi penyelenggaran Pilkada tahun 2020 lalu yang tetap berjalan meski kasus Covid-19 sedang naik.

Ditambah, kini kondisi Coivd-19 di Indonesia juga sudah mulai membaik.

"Alasan pandemi Covid-19 untuk menunda pemilu tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan sikap pemerintah yg memaksakan Pilkada serentak 2020 disaat penularan pandemi sedang naik-naiknya."

"Selain itu, pemerintah jg terus mengklaim kondisi skg tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," jelas dia.

Baca juga: Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Poros Peduli Indonesia: Wujud Ketidakpatuhan Konstitusi

Mardani pun mengingatkan bahwa sosok pemimpin yang baik mestinya membangun sistem demokrasi yang baik.

Disebutkannya, jika sistem demokrasi terbangun baik, maka mudah saja sosok pemimpin ini digantikan dan tidak muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Kepentingan Siapa?

Dia juga meminta agar semangat reformasi tetap dipertahankan.

"Pemimpin yang baik mestinya taat asas dan membangun sistem yang baik. Jika sistem terbangun baik, maka mudah saja regenerasi dan takkan ada figuritas hingga memanjangkan kekuasaan seperti ini."

"Ingat, semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik para pengelola negeri saat ini," tandasnya.

Sebelumnya, wacana serupa soal perpanjangan masa jabatan presiden pernah bergulir di tahun 2021.

Saat itu, Jokowi sempat mengeluarkan statementnya secara tegas menolak wacana tersebut.

Namun, baru-baru ini kembali mencuat isu perpanjangan masa presiden melalui wacan penundaan pemilu 2024.

Pro-Kontra Usulan Penundaan Pemilu 2024

Seperti diketahui, usulan penundaan pemilu dikemukakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin.

Usulan tersebut menuai pro dan kontra dari sejumlah politisi.

Berikut pimpinan parpol yang dukung usulan pemilu ditunda:

1. Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski menuai kritik dari berbagai pihak, usulan pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu nyatanya juga direspon oleh PAN.

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan pemilu diundur dengan mengemukakan lima alasan.

Pertama, karena situasi pandemi yang masih berlangsung.

Kedua kondisi perekonomian yang belum stabil.

Baca juga: LP3ES Sebut Tidak Nyambung Faktor Ukraina-Rusia Jadi Alasan Ketum PAN Setujui Pemilu 2024 Ditunda

Zulhas juga menyinggung alasan adanya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunnya harga minyak dunia.

Kemudian anggaran pemilu yang membengkak dari rencana efisiensi.

Sehingga menurutnya lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Alasan lainnya adalah masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi.

3. Golkar

Sinyal dukungan pemilu 2024 ditunda juga mulai tampak dari Partai Golkar.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartato mengaku mendapat aspirasi terkait perpanjangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga bisa menjabat selama 3 periode. 

Aspirasi itu datang dari petani di Kabupaten Siak, Riau, di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kontra penundaan pemilu

Sementara, sejumlah parpol menyatakan keberatan dengan usulan itu:, sebagai berikut:

1. PDIP konsisten tolak penundaan pemilu

Diwartakan Tribunnews.com, Politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko menyatakan pihaknya akan tetap bertahan pada konstitusi yakni menolak  penundaan pemilu 2024.

Penolakan itu juga ditegaskan olehnya jika nantinya dinamika politik berubah seiring dengan perkembangan waktu dan zaman.

Sebagai cara untuk menjaga komitmennya itu, PDI-P siap bertarung  di DPR RI.

"Bertahan, tinggal kita bertarung saja di parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga semangat reformasi ya. Saya kira itu," kata Budiman, Selasa (1/3/2022).

2. LP3ES

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto mengungkap penolakan dan konsekuensi jika Indonesia menunda Pemilu 2024.

Menurutnya, jika pemilu ditunda maka Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi. 

Dia mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 disebut sebagai upaya memperpanjang kekuasaan saja. 

Hal tersebut disampaikan pada diskusi virtual bertajuk "Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi, Selasa (1/3/2022).

3. Gerindra

Dihimpun dari Tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono menegaskan partainya taat pada ketentuan dan asas konstitusional.

Sugiono mengingatkan bahwa perintah konstitusi sudah jelas bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Menurut Sugiono sebagai bangsa kita sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik.

Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut adalah dilangsungkannya pemilihan umum secara tetap dan periodik.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Milani Resti/ M Zulfikar/Dodi Esvandi/ Rizky/Wahyu)

Baca berita soal wacana pemilu 2024 ditunda lainnya