Ramai-ramai Dukung Heru Budi Hartono Gantikan Anies Baswedan, Pengamat Justru Ungkap Skenario Lain

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosok Heru Budi Hartono kini menjadi sorotan.

Seperti diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir Oktober 2022 mendatang.

Selepas berakhir, posisi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan diganti dengan sosok penjabat sementara selama 2 tahun, hingga terpilihnya Gubernur DKI dalam Pilkada Serentak tahun 2024.

Heru yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini digadang-gadang cocok menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya bakal berakhir tahun ini.

Berangkat dari hal ini, Pengamat politik, Ujang Komarudin justru menduga ada skenario lain yang sedang dijalankan.

Skenario yang dimaksud justru merujuk pada lengsernya jabatan Heru sebagai Kasetpres.

"Saya sih melihatnya seperti itu, kalau dia jadi Pj Gub maka Kestpresnya bakalan ada yang ambil. Justru mungkin ini skenario orang lain ingin mengambil jabatan dia, kalau dia jadi Pj," jelasnya saat dihubungi, Sabtu (8/1/2022).

Adapun alasan yang diungkapnya lantaran Pj Gubernur bukan hanya menyoal pembangunan saja.

Namun ada intrik atau persoalan politik di dalamnya.

"Jadi Pj Gub DKI Jakarta dan Kepala Daerah Seluruh Indonesia itu bukan hanya soal pembangunan di daerah yang menjadi persoalan politik. Kenapa? utuk memenangkan partai politik lah, memenangkan presiden lah dan lain sebagainya. Ada dua silsilah seperti itu," ungkapnya.

Ujang juga menilai jika Heru yang merupakan Kasetpres ini akan merugi bila jabatannya berubah menjadi Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan.

"Ya kan Kasetpres dia (Heru), artinya tergantung Jokowi semuanya. Kan yang menentukan Plt Plt itu kan Jokowi semuanya, walaupun ketentuannya dari Kemendagri tapi yang menunjuk kan tetap Jokowi," kata Ujang saat dihubungi, Sabtu (8/1/2022).

"Nah kalau dia Kasetpres ya mungkin-mungkin aja kalau Jokowinya mau. Tapi kan begini kalau dianya Pj Gubernur maka akan kehilangan jabatan Kasetpres itu dan tentu rugi," lanjutnya.

Alasannya, Ujang mengatakan menjadi Kasetpres merupakan hal yang langka dan sulit.

Terlebih, ia tahu sepak terjang Heru yang telah menjabat sebagai Pegawai Aparatur Negeri di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1993 silam.

Kemudian, ia sempat menduduki jabatan strategis di eselon II-A, yakni mulai dari Wali Kota Jakarta Utara di tahun 2014, serta Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) pada tahun 2015.

"Kalau lebih memilih jadi Pj Gubernur apa Kasetpres, ya lebih bergengsi Kasetpres. Justru kesempatan untuk menjadi Kasetpres langka dan jarang untuk bisa dekat dengan Presiden dan lain sebagainya," ungkapnya.

Kendati begitu, ia mengatakan semua keputusan tetap menjadi hak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Ya bisa saja dia punya kemampuan bisa mengelola Ibu Kota scr administratif mungkin ketika dibutuhkan Jokowi bisa memilih dia. Tapi kan pertimbangannya Jokowi bisa menjadi pertimbangan yang lain, karena ada pertimbangan politis juga terkait Pilkada, Pemilu gitu loh," jelasnya.

PDIP Anggap Heru Layak

Fraksi PDIP DPRD DKI berharap, Pj Gubernur nantinya diisi sosok yang sudah menguasai permasalahan di ibu kota.

"Kami berharap orang yang paham dengan persoalan Jakarta. Kenapa? Supaya sisa waktu selama dia jadi penjabat itu dia mampu menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan Anies yang belum tereksekusi," ucap Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Kamis (6/1/2022).

Gembong menilai, waktu 2 tahun cukup bagi Pj Gubernur menyelesaikan program-program yang belum selesai dijalankan Gubernur Anies Baswedan.

"Waktunya panjang, kalau dia sudah tahu persoalan Jakarta, tahu prioritas yang harus dieksekusi. Maka tidak perlu belajar dulu, tidak perlu penyesuaian dulu," ujarnya.

"Sehingga ketika dilantik, bisa langsung running bekerja," sambungnya menjelaskan.

Ketika ditanya sosok yang tepat untuk mengisi posisi Pj Gubernur, Gembong menyebut nama Heru Budi Hartono.

Menurutnya, Kepala Sekretariat Presiden ini merupakan sosok yang sudah mengenal betul Jakarta.

Pada 2014 lalu, Heru pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

Selang setahun kemudian, Heru menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik. Penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke," kata Gembong.

Walau demikian, ia menyerahkan keputusan soal penunjukan Pj Gubernur ini kepada Presiden Jokowi.

Gembong hanya berharap, sosok tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan PDIP.

"Yang penting kriterianya itu, yang memahami persoalan inti Jakarta. Mereka harus paham dulu, kalau itu sudah clear, siapapun bisa," tuturnya.

Gerindra Juga Dukung Heru

Selain PDIP, Gerindra juga menyanjung sosok Heru dan menilainya cocok memimpin sementara Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik, Jumat (7/1/2022).

"Gini, pertama kita kan enggak bisa mendikte, itu keputusannya di tangan presiden. Tapi kalau pun beredar nama Heru, saya kira Heru orang yang paham soal Jakarta. Dia sangat paham, karena dia kan orang dari bawah," kata Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra ini mengungkapkan Heru bukanlah sosok yang baru di pemerintahan.

Sepak terbang Heru yang bergerak dari bawah membuat Taufik meyakini mantan Wali Kota Jakarta Utara bisa menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

"Ya setuju, orang dia paham, yg bekerja. Dia kan di Pemda DKI dari bawah, saya paham banget dia, dari bawah, jadi Wali Kota. Saya paham betul sepak terjangnya Pak Heru. Iya dong orang yang paham, kalau gak nanti mesti belajar. Jangan orang yang mesti belajar lah. Jadi begitu dia menjabat bisa langsung running," jelasnya.

Sebagian berita tayang di Tribun Jakarta: Ada Skenario Di Balik Suara Dukungan Heru Budi Hartono Jadi Pengganti Anies, Ini Penjelasannya