Polri Masuk 3 Besar Survei Kepercayaan Publik, Komisi III DPR: Jangan Berpuas Diri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil surveinya terkait kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Disampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri telah mencapai hingga 80,2 persen dan merupakan angka tertinggi survei opini publik selama 10 tahun terakhir.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni memberikan tanggapannya.

Menurutnya hasil ini sangat memungkinkan, mengingat Indikator melakukan survei di seluruh provinsi di tanah air.

"Menurut saya hasil survei ini wajar ya, karena memang Indikator ini kan lembaganya memang legit, dan yang disurvei adalah seluruh daerah di Indonesia, dengan segmen yang berbeda-beda. Ada yang di kota, desa atau pedalaman, lalu ada juga yang melek medsos dan yang enggak, jadi pengalamannya dengan berbagai lembaga penegak hukum jelas berbeda," katanya kepada wartawan, Selasa (7/12/2021).

"Jadi mungkin kalau yang melek medsos melihat polisi jelek karena banyak kasus, tapi mungkin yang lain ya banyak yang merasa terbantu. Sehingga pas disurvei seluruh indonesia hasilnya rata jadi wajar-wajar saja," lanjutnya.

Baca juga: Survei Indikator: Kepercayaan Publik Terhadap KPK Merosot, TNI dan Polri Teratas

Sahroni juga menyampaikan apresiasinya kepada institusi kepolisian yang telah berhasil meningkatkan kinerjanya hingga bisa mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat.

"Ini hasil survei yang sangat baik, peningkatan yang signifikan dan tertinggi selama 10 tahun terakhir, apresiasi untuk seluruh personil polri di tanah air. Tentu pencapaian tersebut juga tidak lepas dari kerja keras Pak Kapolri yang selalu sigap mendengar masukan dari masyarakat dan tegas dalam menindak aparatnya yang melakukan pelanggaran maupun merusak citra kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut Sahroni mengingatkan agar hasil survei tersebut menjadi semangat para personil Polri di tanah air untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Baca juga: Survei Indikator: Prabowo Teratas, Pemilih Jokowi Beralih ke Ganjar, Anies Baswedan 3 Besar

"Saya harap dengan adanya capaian ini polri tidak merasa puas terlebih dahulu, namun justru jadikan semangat dan acuan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat semakin baik lagi. Mencapai di titik ini tentu tidak mudah, apalagi mempertahankannya. Jadi saya minta agar polri jangan sampai lengah, jadilah aparat penegak hukum yang selalu hadir untuk masyarakat," katanya.

Kepercayaan Publik Terhadap KPK Merosot

Indikator Politik Indonesia kembali mengeluarkan hasil survei terbarunya bertajuk 'Kinerja Presiden, Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi dan Peta Elektoral Terkini', Minggu (5/12/2021).

Berdasarkan hasil survei diketahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merosot.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kini kepercayaan masyarakat terhadap KPK hanya 71,1 persen menurun dari September 2020 yang mencapai 73,5 persen.

"Jika dilihat, kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun jika dibandingkan September tahun lalu," kata Burhanuddin saat pemaparan hasil survei secara daring, Minggu (5/12/2021).

Untuk lembaga atau institusi negara yang mendapati kepercayaan teratas dari publik yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan 94,3 persen dan disusul Presiden 86,4 persen.

Selanjutnya kata dia ada institusi Bhayangkara atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang angkanya mengalami peningkatan dari yang 72,3 persen pada September 2020 menjadi 80,2 persen pada November 2021.

Baca juga: Mabes Polri Pastikan 57 Eks Pegawai KPK Tak Akan Ikuti Tes Ulang TWK Saat Jadi ASN

"TNI merupakan Lembaga yang paling dipercaya, baru kemudian Presiden, dan Polri," katanya.

Burhanuddin menilai, peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri pasca Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit berencana merekrut 57 eks pegawai KPK yang dipecat karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri.

Hal itu sebaliknya terjadi untuk lembaga antirasuah yakni KPK yang mengalami penurunan kepercayaan dari publik.

Sebagai informasi, pada survei kali ini Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka secara nasional pada 2-6 November 2021.

Baca juga: 57 Eks Pegawai KPK Diminta Buat Surat Pernyataan Tidak Terlibat Organisasi Terlarang

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan total sampel sebanyak 2.020 responden.

Metode yang digunakan yakni asumsi metode simple random sampling, dengan ukuran sampel basis 1.220 responden serta memiliki toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) sekitar kurang lebih 2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.