Beragam Sebab Berdirinya Sejumlah Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai-partai baru bermunculan jelang kontestasi politik atau pemilu 2024 mendatang.

Tak hanya dari kalangan politikus senior yang membentuk partai baru, ada pula kalangan buruh yang kemudian menghidupkan partai yang lama vakum. Mereka pun muncul dengan alasan beragam.

Salah satunya adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) pimpinan Anis Matta. Gelora tergolong partai yang memulai terbentuknya gerbong partai baru di Tanah Air dan dibentuk 2019 silam.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan bahwa ide-ide pembaharuan yang digagas Anis dkk menemui resistensi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan pemikiran Anis terkait membangun peta jalan Indonesia dalam tren perubahan global dianggap sebagai upaya kudeta.

"Diseminasi ide-ide pemikiran politik itu dipersepsi sebagai ancaman kudeta gitu. Sampai akhirnya terjadilah aksi-aksi pemecatan terhadap orang-orang yang terlibat. Ternyata ini tidak menemukan chemistry-nya dengan PKS. Ya akhirnya waktu itu Pak Anis dan teman-teman memutuskan untuk membentuk organisasi politik atau partai baru ya, Partai Gelora," kata Mahfuz, Rabu (3/11/2021).

Mahfuz mengatakan Indonesia dalam waktu dekat harus mengakselerasi langkahnya masuk dalam tatanan global baru, dimana seluruh dunia saat ini dipaksa untuk melakukan lompatan perubahan imbas pandemi.

Baca juga: PROFIL Gede Pasek Ketua Umum PKN, Perjalanan Politiknya dari Demokrat, Hanura, hingga ke Partai Baru

Karenanya Partai Gelora tak mau membuang waktu dan berusaha menjadi kekuatan politik yang mampu menyalurkan ide tersebut bagi masyarakat.

"Kami bersepakat di pemilu 2024, Gelora ini harus punya leverage politik yang kuat, posisi politik yang kuat, sehingga ide-idenya ini kemudian bisa ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan negara. Ini memang tantangan tersendiri bagi Gelora sebagai partai baru," ucapnya.

Senada, Partai Ummat yang notabene bentukan Amien Rais muncul karena tak puas dengan fungsi parpol saat ini.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi melihat peran Parpol di parlemen hingga kontrol parlemen terhadap pemerintah menjadi 'mandul'.

Baca juga: Bentuk War Room, Mujiyono Dinilai Bisa Bawa Demokrat DKI Jadi Partai Modern

Karenanya Partai Ummat berusaha menjadi pembeda.

"Nyaris tidak ada penyeimbang yang berarti. Padahal, dalam Negara Demokrasi, penyeimbang itu wajib ada. Bila klaster penyeimbang dibungkam dan dilumpuhkan, maka negeri ini lambat laun akan ambruk dan hanya menunggu waktu," kata Ridho.

Dia mengatakan kemunculan Partai Ummat juga tak lepas dari kekuasaan yang banyak disalahgunakan setelah Orde Baru tumbang, terutama pada 7 tahun terakhir.

Sorotan Partai Ummat tertuju pada korupsi dan kezaliman yang tumbuh subur hingga KPK yang dikempesi sedemikian rupa sehingga tak lagi memiliki taji dan terkesan tunduk pada kepentingan tertentu.

Baca juga: Sambangi Kemenkumham, PKN Serahkan Berkas-berkas Pengesahan Partai

"Selain itu, munculnya tindak kekerasan rezim yang tak surut-surut, jelas menjadi sebab mengapa Partai Ummat harus ada. Pemerintah sejak beberapa tahun ini, seperti tak terkendali dan tak terkontrol," ucap Ridho.

"Visi kami jelas yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negeri Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur dengan menegakkan nilai-nilai Ilahiah, Ukhuwah, Hurriyah, Musawah dan ‘Adaalah. Kami menargetkan duduk dalam 5 besar peserta pemilu," katanya.

Berbeda, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya dihidupkan kembali setelah lama vakum karena disahkannya Omnibus Law.

Momen itu dipandang sebagai kekalahan telak secara politik bagi gerakan tani, gerakan nelayan, lingkungan hidup dan HAM, hingga gerakan buruh.

"Faktor inilah yang menyebabkan kami bersepakat harus ada partai politik untuk mendukung buruh, tani, nelayan, dan lainnya di parlemen," kata Said.

Selain itu, membangun demokrasi yang sehat, Said melihat tak ada jalan selain membentuk partai politik yang mengakomodasi kepentingan kelas pekerja.

Sebab Parpol merupakan salah satu pilar yang kuat selain civil society.

Partai Buruh, kata Said, memandang hal ini serius, karenanya mereka menargetkan
15-20 kursi di parlemen dalam Pemilu 2024.

"Jadi kalau kita ingin membangun demokrasi yang sehat, kaum buruh harus punya alatnya. Maka kami tidak memilih parpol lain, tapi akan memilih alat politik yang beridentitas kelas. Agar demokrasinya bisa terbangun dengan meningkatkan kesejahteraan negara atau well for state," ucap Said. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)