Johan Budi Tolak Jadi Jubir Jokowi: Saya Kan Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo menolak andai dirinya ditunjuk menjadi Jubir Presiden Jokowi menggantikan Fadjroel Rachman yang dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan.

Mantan Plt Komisioner KPK itu beralasan dirinya sudah pernah menduduki jabatan tersebut.

"Saya kan sudah pernah jadi jubirnya Pak Jokowi. Ya, sebaiknya orang lain saja, jangan saya," kata Johan Budi saat dihubungi Tribunnews, Rabu (27/10).

Selepas menjadi Plt Komisioner KPK, Johan Budi memang pernah menjadi Jubir Kepresidenan periode 2016–2019.

Ia kemudian mengundurkan diri lantaran maju dalam Pemilu Legislatif 2019.

Baca juga: POPULER NASIONAL BLBI Bertemu 2 Anak Soeharto | Reaksi Johan Budi Namanya Disebut Jadi Jubir Jokowi

Lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Johan Budi kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Jawa Timur VII.

Johan Budi enggan berkomentar lebih jauh mengenai peluang dirinya kembali dipilih kembali menjadi jubir Presiden Jokowi.

Dia memilih lebih fokus pekerjaannya sebagai wakil rakyat.

Di sisi lain, Johan Budi juga menyampaikan pandangannya tentang kriteria seorang jubir yang pantas menggantikan Fadjroel.

Pertama, menurut Johan, seorang jubir tak boleh memiliki kepentingan pribadi. Jubir harus paham bahwa pernyataannya mewakili keinginan Kepala Negara.

Baca juga: 3 Kriteria Jubir Presiden Menurut Johan Budi

"Dia harus paham bahwa dia adalah juru bicara Pak Jokowi, sehingga setiap perkataan yang dia sampaikan ke masyarakat melalui media itu adalah suaranya Pak Jokowi karena dia adalah jubirnya Pak Jokowi," kata Johan.

Kedua, jubir harus bisa berinteraksi langsung dengan Presiden Jokowi, tidak melalui orang lain.

"Jadi dia harus bisa berkomunikasi langsung karena setiap persoalan itu dinamis. Dia harus tahu betul apa sikap atau kemauan Pak Jokowi terkait dengan satu persoalan, misalnya yang terkait dengan kinerja atau terkait dengan Pak Presiden Jokowi," ujarnya.

Ketiga, lanjut Johan Budi, seorang jubir harus bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tak boleh ada hambatan saat berkomunikasi dengan presiden.

"Maksud saya dia harus langsung bertanggung jawab ke Pak Jokowi tidak punya atasan lain," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Kendati demikian, Johan menegaskan bahwa Presiden Jokowi sendiri yang lebih tahu sosok jubir seperti apa yang dibutuhkan saat ini.

"Yang lebih penting dari Pak Jokowi-nya, dan itu yang tahu kebutuhan adalah Pak Jokowi, bukan orang lain," ujarnya.

Sementara itu Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai Presiden Jokowi membutuhkan sosok jubir baru yang pandai berkomunikasi dengan publik.

"Ketika memang presiden mengambil langkah atau membuat keputusan membutuhkan jubir, saya hanya mengimbau supaya jubir yang kemudian akan diangkat tentunya komunikatif, smart dan energik," kata Dasco.

"Mengenai siapanya kita serahkan kepada presiden," lanjutnya.

Dasco enggan berkomentar lebih jauh soal posisi jubir presiden yang kosong saat ini.

Dia menyerahkan sepenuhnya soal jubir kepada Presiden Jokowi. Sebab, kepala negara lah yang tahu apakah membutuhkan jubir atau tidak.

"Mengenai kebutuhan apakah perlu atau tidak perlu (jubir) tentunya Pak Jokowi yang lebih tahu apakah seorang presiden masih memerlukan seorang jubir atau tidak," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.(tribun network/mam)