Rentetan Kontroversi Polisi, Anggota DPR: Ini Momentum Kapolri Lakukan Reformasi Kultural

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram seluruh Kapolda di Indonesia terkait perintah tegas kepada jajaran agar tak antikritik, menindak tegas dan segera terhadap aparat melanggar aturan.

Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mengapresiasi langkah Kapolri yang dengan tegas, taktis dan strategis menegakkan hukum terhadap anggota Polri  melanggar aturan.

Menurut dia, respons ini sebagai bukti Kapolri mendengar dan langsung melakukan aksi tegas guna memastikan penanganan atas sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

“Tentu saja, tekad Kapolri untuk membawa Polri sebagai institusi yang profesional dan berkeadilan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh hingga jajaran terbawah," ujar Adde dalam keterangan tertulis di Jakarta (22/10/2021).

Baca juga: Ditunjuk Jokowi Kelola Perbatasan, Komjen Paulus Sudah Pamit dan Serahkan Jabatannya ke Kapolri

Belakangan ini, Kapolri menghadapi sejumlah masalah yang dilakukan anggota.

Yaitu, dugaan pencabulan anak tersangka oleh Kapolsek Parigi, mandeknya penanganan kasus pencabulan anak di Luwu Timur, aksi smackdown aparat terhadap peserta demo, hingga keterlibatan dalam perampokan mobil di Lampung.

Jika masalah itu dibiarkan, kata dia, maka kepercayaan masyarakat akan menjadi pertaruhannya.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Golkar DPR RI, peristiwa ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi kultural di tubuh Polri.

Reformasi kultural menjadi penting karena masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan menyeluruh.

Untuk itu, Ketua Umum DPP Gerakan Perempuan Ormas MKGR itu berharap reformasi kultural ini dapat mengubah cara berpikir dan budaya aparat polisi menjadi lebih humanis.

"Dengan demikian, citra negatif dan buruk polisi dapat kembali baik serta mampu memenangkan hati masyarakat,” tutup Adde.