Minggu, 5 Oktober 2025

Berita Populer Hari Ini

POPULER NASIONAL 5 Tuntutan BEM SI pada Jokowi | Pengamat Heran Yusril Bantu Demokrat Kubu Moeldoko

Berita populer nasional Tribunnews: 5 tuntutan BEM SI pada Jokowi, pengamat heran Yusril Ihza Mahendra bantu Demokrat kubu Moeldoko.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia ( BEM SI) melakukan demonstrasi di dekat gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/9/2021). Dalam aksinya mahasiswa mendesak Presiden Jokowi dan Ketua KPK Firli Bahuri membatalkan pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/9/2021).

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 57 pegawai KPK yang berujung pemecatan.

Sementara itu, pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno, mengaku heran mengetahui Yusril Ihza Mahendra terlibat dalam konflik dualisme Partai Demokrat.

Menurutnya, gugatan kubu Moeldoko terhadap AD/ART Demokrat yang dibantu Yusril, bisa berbahaya.

Baca juga: Sejumlah Mahasiswa BEM SI Ngaku Diteror Lewat HP Setelah Aksi di KPK

Baca juga: Ini Seruan Pengunjuk Rasa dari BEM-SI Saat Menggelar Aksi di Depan Gedung KPK

Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional yang dapat Anda simak:

1. 5 Tuntutan BEM SE pada Jokowi

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia ( BEM SI) melakukan demonstrasi di dekat gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/9/2021). Dalam aksinya mahasiswa mendesak Presiden Jokowi dan Ketua KPK Firli Bahuri membatalkan pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia ( BEM SI) melakukan demonstrasi di dekat gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/9/2021). Dalam aksinya mahasiswa mendesak Presiden Jokowi dan Ketua KPK Firli Bahuri membatalkan pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi demonstrasi menuntut KPK membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 57 Pegawai yang berujung pada pemecatan.

Kurang lebih 4 jam menyuarakan tuntutan, ratusan mahasiswa dari aliansi BEM sejumlah kampus itu membubarkan diri.

Sebelum bubar, BEM SI mengajukan lima tuntutan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan KPK.

Ketua BEM UNS Solo, Zakky Zuhad, membacakan lima tuntutan melalui mobil komando dengan pengeras suara.

Pembacaan tuntutan itu turut disaksikan Kapolres Metro Jaksel, Kombes Azis Andriansyah, hingga Wakapolres Metro Jaksel, AKBP Antonius Agus Rahmanto.

Baca selengkapnya >>>

2. SBY Singgung soal Hukum yang Mungkin Bisa Dibeli

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam video arahan kepada pimpinan dan kader Partai Demokrat yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam video arahan kepada pimpinan dan kader Partai Demokrat yang dirilis pada Rabu (24/2/2021). (Dokumentasi/Partai Demokrat)

Baca juga: Gugatan AD/ART Demokrat Dinilai jadi Serangan Serius Kubu Moeldoko, Bisa Buat KLB Tidak Abal-abal

Baca juga: Benny Harman Yakin Terobosan Hukum Yusril Gugat AD/ART Partai Demokrat Bakal Ditolak MA

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membuat cuitan perihal hukum.

Cuitan ini dibuat SBY setelah advokat senior Yusril Ihza Mahendra mengajukan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Dalam cuitan di akun pribadinya, @SBYudhoyono, Senin (27/9/2021), SBY menyebut uang dapat membeli banyak hal, namun tidak semuanya bisa dibeli oleh uang.

SBY kemudian menyinggung soal hukum.

Menurut SBY, hukum bisa saja dibeli, tapi tidak untuk keadilan.

Baca selengkapnya >>>

3. Pengamat Heran Yusril Terlibat Konflik Dualisme Partai Demokrat

Ketua Tim hukum 01, Yusril Ihza Mahendra saat ditemui sebelum persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).
Ketua Tim hukum 01, Yusril Ihza Mahendra saat ditemui sebelum persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)

Pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno, ikut menanggapi terkait babak baru dari konflik dualisme di Partai Demokrat.

Terbaru, nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus Ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, ikut terlibat.

Baca juga: Juru Bicara Yusril: Kenapa Para Elite Partai Demokrat Terkesan Ketakutan dan Menyerang Pribadi YIM?

Baca juga: Demokrat Sayangkan Yusril Bela Moeldoko, Tercoreng Rekam Jejaknya sebagai Pejuang Demokrasi

Yusril diketahui menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Sontak, keputusan Yusril membantu kubu Moeldoko untuk melawan kubu Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi sorotan publik.

Adi merasa heran dan menilai keputusan Yusril bisa memunculkan conflict of interest.

Baca selengkapnya >>>

4. Kostrad Bantah Tuduhan Gatot Nurmantyo

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (youtube ILC)

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menyampaikan indikasi adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI.

Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara diskusi webinar bertajuk “TNI Vs PKI”, Minggu (26/9/2021).

Dalam diskusi itu, Gatot Nurmantyo menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI.

Indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

Kostrad pun kemudian mengklarifikasi hal tersebut.

Baca selengkapnya >>>

Baca juga: Rekam Kondisinya Yang Mengkhawatirkan Dari Toilet, TKW di Irak Ini Beri Pesan ke Jokowi

Baca juga: Jokowi: Satu Setengah Tahun Pandemi Covid-19, Kondisi Indonesia Beranjak Membaik

5. Jokowi Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Berjalan

Presiden RI Joko Widodo melepas Tukik di Pantai Kemiren, Desa Griya Tegalsari, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kamis (23/9/2021). (PRESIDENTIAL PALACE/Agus Soeparto)
Presiden RI Joko Widodo melepas Tukik di Pantai Kemiren, Desa Griya Tegalsari, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kamis (23/9/2021). (PRESIDENTIAL PALACE/Agus Soeparto) (PRESIDENTIAL PALACE/Agus Soeparto)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pembangunan ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetap berjalan.

Meskipun saat ini Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19.

"Agenda untuk ibu kota baru ini tetap dalam rencana," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (27/9/2021).

Jokowi menyebutkan untuk saat ini pembangunan ibu kota baru sedang dalam tahap pembangunan infrastrutktur.

Karena menurut Jokowi, untuk membangun ibu kota baru harus didahului dengan adanya infrastruktur agar bisa mempermudah membawa logistik.

Baca selengkapnya >>>

Baca berita populer lainnya

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved