PDIP Bakal Berikan Sanksi ke Anggota Partai yang Deklarasi Capres, Ganjar: Bagus, Setuju Saya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di 2024 mendatang bakal diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V partai tersebut.

Dimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan calon, seperti ketika menetapkan Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019 silam.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak segan memberikan sanksi ketika ada kader yang turut serta dalam deklarasi capres sebelum PDIP menetapkan sosok yang bakal diusung.

Baca juga: Pendukungnya Curi Start Deklarasi Capres hingga Diancam PDIP, Ganjar Tegaskan Pilpres Urusan Bu Mega

"Atas dasar hal tersebut, manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi. Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk paska penetapan secara resmi pasangan calon dari partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," ujar Hasto, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: PDIP Ancam Kader Curi Start, Siapkan Sanksi Jika Terlibat Deklarasi Capres

Meski PDIP tak menjelaskan secara gamblang mengapa pernyataan ini disampaikan, namun berdasarkan informasi yang dihimpun pernyataan tersebut keluar pascadeklarasi serentak Sahabat Ganjar yang notabene adalah para relawan atau pendukung Ganjar Pranowo, dilakukan di 17 negara, Minggu (19/9/2021).

Adapun 17 negara tempat deklarasi dilakukan antara lain Hongkong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, USA, Austria, Spanyol, UEA, dan Perancis.

Baca juga: Anggaran Kemensos Capai Rp 78,25 T, Legislator PDIP Ingatkan Program Bansos Harus Efektif 

Terkait ultimatum PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sosok capres nantinya berada di tangan Megawati selaku ketua umum.

Bahkan Ganjar secara tegas menyebut sanksi adalah tindakan yang bagus jika memang ada kader yang mencapreskan diri.

"Kalau urusan capres itu full sesuai dengan Kongres V PDI Perjuangan, semuanya ada di ketua umum, itu sudah clear. Jadi soal indisipliner, terus kemudian dihukum itu tindakan yang bagus, setuju saya," kata Ganjar, saat dihubungi, Selasa (21/9/2021).

Ganjar mengaku tak tahu menahu terkait adanya relawan atau pendukung yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres di 2024.

Sebagai kader partai, dia menuturkan fokusnya kini adalah menangani kasus Covid-19 dan masalah recovery ekonomi di Jawa Tengah, bukan masalah capres.

"(Soal deklarasi) Oh nggak, saya ini kader partai. Saya kader partai, tidak tahu mereka siapa. Tugas saya lebih kepada mengurus (penanganan) Covid-19, terus kemudian kalau Covid-19 sudah baik, mulai saya bicara ekonomi recoverynya bagaimana usaha mulai jalan, sekolah mulai pembukaan," jelasnya.

"Jadi konsentrasi saya sebenarnya lebih pada urusan ini, ngurusin Covid-19 dan bagaimana recoverynya. Urusan Pilpres itu sesuai kongres, itu urusannya bu Mega, urusan ketua umum," kata Ganjar.

Relawan Tetap Dukung Ganjar

Salah satu pendukung Ganjar yaitu Relawan Jokowi Mania (Joman) menyatakan tetap bertekad dan sudah bulat mendukung Ganjar agar maju menjadi capres di Pilpres 2024.

Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer mempertanyakan sikap partai yang justru akan memberikan sanksi kepada kader yang turut serta dalam deklarasi.

"Suara kami kan sudah tekad dan bulat mendukung mas Ganjar. Kalaupun mau disanksi, apa yang disanksi? Mas Ganjar didukung oleh rakyat, jadi masalahnya dimana? Dan kalaupun partai belum memutuskan (sosok capres) ya itu problem partai, bukan problem kita. Jadi kita nggak ada urusanlah dengan kebijakan partai. Kami hanya tegak lurus apa yang sudah kami tentukan," kata Immanuel.

Dia mengatakan Joman tak ambil pusing jika PDIP pada akhirnya tak mengusung Ganjar.

Joman lebih fokus untuk terus mendukung Ganjar ke depan. Selain itu, menurutnya partai seharusnya memiliki kedewasaan dalam menyikapi dukungan ini.

Sebab, kata Immanuel, tak ada yang mampu menghentikan gerakan rakyat ini, baik itu entitas partai ataupun entitas lainnya.

"Yang pasti suara dan gerakan rakyat ini tidak bisa dibendung lagi. Partai yang baik itu harus menghormati suara rakyat dan kehendak rakyat. Apa yang kita lakukan ini adalah panggilan sejarah dan tugas sejarah," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Sahabat Ganjar Lenny Handayani turut menegaskan pihaknya bakal terus mendukung Ganjar maju dalam kontestasi politik tiga tahun mendatang.

Ganjar Pranowo, dikatakan Lenny, adalah figur yang tepat memimpin Indonesia pascakepemimpinan Joko Widodo selama dua periode.

“Saya melihat Ganjar sudah menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, jadi masyarakat sudah melihat hasil kerja beliau. Saya secara pribadi melihat Pak Ganjar orang benar dan bisa memajukan bangsa Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Lenny menegaskan Sahabat Ganjar hadir dengan semangat gotong royong dan kerja bersama dengan tujuan Indonesia kuat menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Kami menebarkan semangat yang selama ini digaungkan Ganjar dan menyebarluaskan semangat kepemimpinan Ganjar ke masyarakat luas," tambah dia.

Partai Diatas Segalanya

Sikap PDIP yang dinyatakan oleh Hasto Kristiyanto selaku sekretaris jenderal, disebut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sebagai penegasan PDIP bahwa partai di atas segala-galanya.

Dengan demikian tak boleh ada kader di dalamnya yang merasa lebih besar dan lebih hebat dari partai. Partai sendiri, dalam hal ini dikatakan Adi merupakan personifikasi politik sang ketua umum.

"Tak heran jika PDIP selalu galak pada kadernya. Kalau sudah tak patuh partai, yang itu artinya tak patuh ketua umum, pasti disanksi dan dipersilahkan angkat kaki," ujar Adi.

Menurutnya, ini bukan kali pertama PDIP bersikap dan memberikan penegasan semacam itu. Jokowi bahkan pernah disindir secara halus bahwa kepentingan partai pun diatas segalanya.

"Jangankan kepala daerah, presiden pun tak ada artinya bagi PDIP. Karena partai tetap di atas segala-galanya," ucapnya.

Namun, Adi menilai Ganjar bakal mengikuti dan patuh pada arahan partai. Karena sikap patuh diyakini justru menarik dan meningkatkan simpati masyarakat. Selama ini Ganjar pun dinilai bisa melambung namanya karena 'berbaju PDIP', sehingga jika baju itu dicopot belum tentu namanya bisa sebesar saat ini.

"Sikap manut atau patuh justru akan membuat simpati publik ke Ganjar bakal berlimpah, karena menunjukkan sikap politik yang dewasa. PDIP pun pada akhirnya bakal realistis mengusung kadernya yang potensial menang. Karena tak mungkin terus menerus mendukung kader yang elektabilitasnya tak bisa didongkrak," kata Adi.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mempertanyakan sikap PDIP yang seolah tak senang ketika kadernya yakni Ganjar memiliki elektabilitas yang tinggi.

Baca juga: Politikus PAN Desak Polisi segera Bongkar Motif Penyerangan Terhadap Tokoh Agama

Sikap PDIP, kata Ujang, bisa dikatakan sebagai langkah untuk mengganjal Ganjar maju di Pilpres 2024 dan sebaliknya memperkuat peluang Puan Maharani maju.

"Deklarasi pencapresan itu soal dinamika politik, akan selalu hadir dan ada dalam menghadapi kontestasi Pilpres. Mestinya kader yang ingin ikut deklarasi jangan diganjal, agar dinamika dan demokratisasi di internal PDIP juga tumbuh," ujar Ujang.

"Pelarangan dan sanksi tersebut bisa saja merupakan bentuk kepanikan PDIP dan bagian dari cara untuk mengganjal Ganjar. Sementara di saat yang sama ingin memuluskan Puan sebagai putri mahkota untuk maju dalam pencapresan di 2024 nanti," imbuhnya.

Menghadapi situasi ini, Ujang mengimbau Ganjar untuk tetap fokus bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah yang sedang dipimpinnya.

Sebab dengan fokus bekerja, membuat prestasi dan dekat dengan rakyat, bakal memungkinkan Ganjar untuk terus menaikkan elektabilitasnya.

Meski pada akhirnya tak diusung PDIP, dikatakan Ujang, ketika elektabilitas Ganjar tinggi bisa saja ada kemungkinan partai politik lain akan meminang.

"Karena prinsipnya, partai-partai itu ingin mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi dan yang akan berpotensi menang. Jika PDIP tertutup pintunya bagi Ganjar, maka bisa saja pintu lain akan terbuka," katanya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)