Virus Corona
Kemendagri Minta Daerah Teliti dan Hati-hati dalam Input Data Covid-19
Safrizal mengatakan penetapan kebijakan Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), disesuaikan berdasarkan penilaian atau asesmen level
lihat foto
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengatakan penetapan kebijakan Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), disesuaikan berdasarkan penilaian atau asesmen level situasi wilayah.
Data yang diambil berasal data Kementerian Kesehatan.
Ia meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan bila terjadi perbedaan data penentu level asesmen, yang menjadi dasar penetapan Inmendagri dengan data di lapangan.
"Kami merespon cepat, klarifikasi asesmen pada tingkat tim teknis penting, supaya tidak saling tuding," kata Safrizal, Jumat kemarin, (10/9/2021).
Safrizal mengatakan tidak sinkronnya data yang diinput dengan data di lapangan yang pernah terjadi, harus dijadikan evaluasi dan peluang bagi seluruh pihak untuk bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi. Sehingga, penanganan terhadap permasalahan pandemi di daerah ini bisa ditemukan solusi terbaik.
Safrizal menghimbau agar tiap-tiap pimpinan daerah, khususnya Kabupaten Madina dapat mengontrol inputer yang memasukan data ke aplikasi NAR Kemenkes.
Termasuk, jumlah inputer harus memadai, tidak boleh kurang mengingat pelaporan Covid berkembang dan dinamis setiap waktunya.
Baca juga: Kemendagri Temukan Segudang Syarat Penerbitan Akta Kematian, Ini Kata Wagub DKI
"Inputer wajib di briefing secara berkala agar data selalu update. Untuk menghindari ketidaksinkronan antara laporan tertulis dengan sistem, agar input dilakukan setiap hari, Pemda wajib secara serius mengawal. Data tidak boleh ditumpuk karena dapat berakibat fatal seperti mempengaruhi level asesmen daerah," katanya.
Safrizal yang juga pernah menjabat Pj. Gubernur Kalsel ini meminta agar pemerintah daerah, sebagai garda terdepan di lapangan dapat terus mengupdate angka dan data yang dimilikinya.
Sebab, selama ini pemerintah kerap mendapati temuan input data berupa akumulasi angka yang tidak aktual. Sehingga, tidak menimbulkan distorsi saat pemerintah hendak memutuskan penetapan PPKM dan mengambil kebijakan.
"Prosesnya kan sepertinya ini, Sebelum Inmendagri ditetapkan, sistem akan ditarik secara nasional. Sebelum data ditarik, sebaiknya H-1 Kadinkes Provinsi agar melakukan rapat dengan Kadinkes kab kota sehingga saat saat data ditarik secara nasional datanya sudah sesuai," sambung Safrizal.
"Saya juga berharap provinsi agar memantau perkembangan secara harian karena perubahan dapat terjadi secara signifikan. Kabid P2P agar ditugaskan mendeteksi data yang anomali sehingga dapat segera diambil respon yang cepat dan tepat. Bahkan, Pemda dapat melakukan cek level melalui aplikasi https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab untuk sinkronisasi data," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Madina, Atika Azmi Utammi Nasution mengaku siap terus bersinergi dengan Kemendagri. Sehingga, penetapan level di lapangan dapat segera diperbaiki.
"Kami berharap diberikan kewenangan lagi untuk mengubah data. Siap berkoordinasi ke Kemendagri bila level dapat diturunkan," ucap Atika dalam rapat klarifikasi dan tindak lanjut penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang digelar Kemendagri secara virtual pada Kamis kemarin (9/9/2021).
