PPKM Darurat, Pemerintah Salurkan Bansos Paling Lambat Minggu Kedua Juli
Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan melakukan percepatan dan perluasan bantuan sosial (bansos).
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Sanusi
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan melakukan percepatan dan perluasan bantuan sosial (bansos).
Baca juga: Pemerintah Akan Gulirkan Bansos Selama PPKM Darurat, Termasuk Subsidi Listrik
Muhadjir telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran," katanya, Kamis (1/7/2021).
Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Pemerintah akan Kembali Beri Bansos bagi Masyarakat
Bansos akan dialokasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan perpanjangan BST Mei-Juni kepada 10 juta KPM.
"Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” tutur Muhadjir.
Baca juga: Luhut Umumkan Bansos akan Kembali Disalurkan setelah Juni 2021: Kami Sepakat untuk Bantu Lagi
Muhadjir mengatakan pemerintah paling lambat akan menyalurkan bansos paling pada pekan kedua bulan Juli.
"Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan," pungkas Muhadjir.
Terkait penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, Muhadjir meminta agar dapat segera dibayarkan kepada 5 juta KPM yang datanya telah ada.
Dirinya meminta segera dilakukan reviu ulang penggunaan Dana Desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan. Serta untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM.
