PDIP dan Demokrat Memanas Lagi, Perang Pernyataan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Demokrat memanas lagi.

Perang pernyataan ini bermula dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan, ada orang yang menjuluki Susilo Bambang Yudhoyono sebagai “bapak bansos” Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', yang digelar Para Syndicate, Jumat (28/5).

Baca juga: PDIP Jabarkan Peluang Kolaborasi dengan Sejumlah Partai di 2024 

Partai Demokrat langsung angkat bicara.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut, pernyataan tersebut merupakan ungkapan kekecewaan Hasto.

Pasalnya, pada pilpres 2004 dan 2009, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri takluk dari SBY yang merupakan kader Demokrat.

"Terkait dengan upaya Hasto mendiskreditkan Pak SBY yang dijuluki sebagai Bapak Bansos, kami pandang sebagai ekspresi kekecewaan. Karena pada masa itu (Megawati) dua kali berturut-turut kalah dalam Pemilu berhadapan dengan Pak SBY," kata Kamhar kepada Tribunnews, Jumat (28/5).

Baca juga: Elite PDIP dan Demokrat Saling Sindir, Persaingan Megawati dengan SBY di Masa Lalu Diungkit Lagi

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Disebut Sedang Diuji PDIP, Pengamat : Bu Mega Lagi Testing

Kamhar menjelaskan, semua pihak yang mengerti ekonomi dan kebijakan publik bisa memahami dan menerima bahwa kebijakan SBY pada masa itu sangat tepat dengan memberi program Bansos dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Hal itu dilakukan SBY untuk menjaga daya beli masyarakat yang kala itu terjadi krisis ekonomi global pada 2008.

"Dan sebagai kompensasi atas kenaikan BBM sehingga perekonomian nasional tetap terjaga dan terus tumbuh," ujarnya.

Baca juga: Beri Tanggapan Soal Koalisi dengan Gerindra di Pilpres 2024, Sekjen PDIP : Akan Dipertimbangkan

Bapak Bansos

Julukan SBY “Bapak Bansos” berawal saat Hasto menyinggung soal perjanjian batu tulis antara PDIP dan Gerindra pada tahun 2009.

Dikatakan Hasto, kebersamaan tersebut selesai lantaran koalisi PDIP dan Gerindra kalah oleh Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau prasasti batu tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo Mega, ya Pemilu sudah selesai 2009, sehingga syarat jalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti saat itu kita kalah," kata Hasto.

"Meskipun sekarang karena konflik internal Demokrat mulai ada suara yang gugat kemenangan pemilu 2004 2009, itu ternyata penuh dengan manipulasi," lanjutnya.

Baca juga: Andi Arief Sebut Demokrat Bakal Rugi Jika Berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024