Demokrat Hasil KLB Ditolak Pemerintah, DPC Demokrat Solo: Kami Bersujud Syukur

TRIBUNNEWS.COM - Kabar ditolaknya permohonan Moeldoko atas pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diadakan di Deli, Serdang, Sumatra Utara pada Jumat (5/3/2021), juga direspons oleh pengurus Partai Demokrat di daerah. 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo, Supriyanto mengatakan rasa syukur atas putusan pemerintah terhadap penolakan permohonan Moeldoko.

"Kami bersujud syukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah objektif menangani kasus KLB ilegal yang sempat membuat gaduh," kata Supriyanto saat dihubungi, Kamis (1/4/2021). 

Supriyanto juga menjelaskan, dengan ditolaknya kepengurusan KLB kubu Moeldoko, hal ini menegaskan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan kemudian mengembalikan semangat para anggota partai untuk lebih konsisten dalam membesarkan partai bersama AHY.

"Kami akan konsisten kepada pak AHY dan mulai semangat kembali membesarkan Partai Demokrat," tambah Supriyanto.

Baca juga: Pengesahan KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Kemenkumham, Anissa Pohan Sujud Syukur

Menurut Supriyanto, perwujudan rasa syukur dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk doa bersama yang akan diselenggarakan di Kopeng, Salatiga, Jawa Tengah pada 4-5 April 2021.

Supriyanto menerangkan, pertemuan tersebut akan dihadiri seluruh Ketua DPC dan DPD Jawa Tengah serta Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.

Dalam acara pertemuan tersebut, akan diadakan evaluasi, renungan dan pengarahan langsung dari AHY.

Kedepannya, program kerja yang telah dirancang awal tahun lalu, akan dijalankan tahap demi tahap.

Juga akan terus berusaha melakukan konsolidasi internal, yakni untuk menyatukan dan memperkuat hubungan interen partai agar menjadi lebih kuat.

Di akun instagramnya, DPC Partai Demokrat Solo memposting pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menyikapi penolakan (Menteri Hukum dan HAM) Menkumham mengenai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko.

Pada unggahan tersebut juga disematkan tulisan "Perjuangan yang mengedepankan kebenaran".

Unggahan tersebut juga direspon @pdemokrat_kab.tangerang dengan pemberian tanda suka (berbentuk love) pada postingan.

Baca juga: Pengesahan KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Kemenkumham, Anissa Pohan Sujud Syukur

Baca juga: Pemerintah Tolak Kubu Moeldoko, Ketua DPC Demokrat Surabaya : Keadilan Masih Ada 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak hasil KLB Partai Demokrat Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat Moeldoko karena dokumen yang sudah disyaratkan belum lengkap.

Baca juga: Gagal Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Ditawari Bikin Parpol Baru

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Yasonna.

Diketahui permohonan Moeldoko terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) serta kepengurusan Partai Demokrat yang sebelumnya merujuk pada hasil KLB di Deli, Serdang pada Jumat (5/3/2021).

Pemeriksaan dan verivikasi laporan ini berdasarkan peraturan Kemenkumham No 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum, perubahan ADART serta perubahan kepengurusan partai politik.

Sebelumnya, Kemenkumham telah memberikan waktu selama tujuh hari, guna Moeldoko dapat melakukan pengumpulan kelengkapan dokument fisik masih terdapat kekurangan

Syarat yang belum dipenuhi Moeldoko yakni mandat dari para ketua pengurus daerah atau Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat.

Baca juga: Tak Disahkan Kemenkumham, Demokrat Kubu Moeldoko: Bukti Tak Ada Intervensi dari Pemerintah

DPD sendiri merupakan struktur kepengurusan daerah Demokrat di level Provinsi. Sementara DPC sendiri merupakan struktur Demokrat di level kabupaten/kota.

"Antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan tidak disertai mandat dari ketua DPD, DPC," jelas Yasonna saat konpers berlangsung.

Fakta Sejarah Berdirinya Partai Demokrat

Sebelum ditolaknya Moeldoko, terdapat pula unggahan lain akun Instagram @dpc.pd_surakarta yang memposting fakta-fakta sejarah berdirinya partai demokrat pada Selasa (2/3/2021).

Fakta-fakta sejarah berdirinya partai demokrat sebagai berikut.

"1. Siapa yang mengusulkan nama Partai Demokrat? Jawabnya SBY."

"2. Siapa yang merancang Logo atau lambang Partai Demokrat? Jawabnya SBY."

"3. Siapa yang merancang Panji / Pataka Partai Demokrat? Jawabnya SBY."

"4. Siapa yang merancang Bendera Partai Demokrat? Jawabnya SBY."

"5. Siapa yang merancang Mars Partai Demokrat? Jawabnya SBY."

"6. Siapa yang menyusun manifesto politik Partai Demokrat? Jawabnya SBY."

"7. Kenapa tanggal 9/9/2001 jadi tanggal berdirinya Partai Demokrat & kemudian setiap Tanggal 9 bulan 9 adalah HUT Partai Demokrat? Jawabnya karena faktor SBY (Agar identik dengan hari lahir SBY, 9/9/1949)."

"8. Kenapa jumlah deklarator pendiri Partai Demokrat sebanyak 99 orang? Jawabnya karena faktor SBY (Agar identik dengan hari lahir SBY, 9/9/1949)," tulisnya.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)