Kornas-Jokowi Sebut Sejumlah Nama yang Perlu Diganti Dalam Kabinet KIM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan memanggil para calon Menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, (21/12/2020). 

Pemanggilan Calon Menteri tersebut dalam rangka rencana presiden melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Ketua Umum Kornas-Jokowi Abdul Havid Permana selaku organisasi relawan Jokowi, turut angkat bicara. 

Baca juga: Isu Reshuffle, Pengamat: Presiden Jokowi Sebaiknya Tidak Terpaku Wakil Partai

Dia menilai perlu adanya perombakan di Kabinet Indonesia Maju karena beberapa hal.

Di antaranya kasus paparan Covid-19, lambannya beberapa kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju serta semakin tak sesuai arahan presiden dan sikap intoleransi belakangan ini.

“Pertama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, hemat kami selama Pak Sofyan menjabat tidak ada perubahan yang signifikan, misalnya masih banyaknya masyarakat yang komplain dengan program sertifikat gratis dari pemerintah yang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum di bawahnya,” ujar Havid saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (21/12/2020). 

Selain itu, lanjut Havid, Menteri Perindustrian juga perlu di ganti. 

Karena, kata dia, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan kurang memahami tupoksi.

Mereka kurang perform dan gagap dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19. 

“Contohnya, banyak pabrik yang berkaitan dengan industri besar gulung tikar,” tegas Havid. 

Havid melanjutkan harusnya Menteri Perindustrian bisa memberikan solusi dan arahan kepada para pengusaha untuk dapat bertahan, sebab banyak pengusaha yang beralasan terdampak pandemi.

Padahal, belum tentu sebuah pabrik industri merugi. 

“Seharusnya dalam situasi pandemi seperti ini Menteri Perindustrian bisa memberikan solusi dan arahan, bagaimana pabrik bisa bertahan. Bukan malah mengurangi jumlah karyawan, yang justru berdampak kepada stabilitas perekonomian nasional,” tegasnya.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, PPP Sebut Nama Calon Menterinya Masih Berubah-ubah

Sementara itu, menteri-menteri yang juga tak luput dari sorotan Kornas-Jokowi,  yang tidak perform dan gagap dalam menghadapi situasi Pandemi, yakni Menteri Pariwisata, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. 

Havid juga menambahkan, selain situasi pandemi negara juga dihadapkan pada persoalan menguatkan Intoleran.

Havid menyebut, ada beberapa kementerian yang lemah dalam menangani persoalan menguatnya intoleran itu, yaitu Menteri Agama dan Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo, yang lemah dalam mengontrol informasi hoaks mengancam persatuan dan keberagaman.

“Nah, itu kan tugas pak Menkominfo dan Menag,” imbuhnya.

Baca juga: Profil KH Yahya Cholil Staquf, Tokoh NU Asal Rembang yang Dikabarkan Bakal Jadi Menteri Agama

Menghadapi menguatnya intoleran, ia mengusulkan dibentuk nomenklatur baru, yakni, Kementerian Kebudayaan, sebagai solusi  dalam menghadapi intoleran 

"Harus menggunakan pendekatan kebudayaan. Maka hemat kami, kebudayaan harus setingkat lembaga atau kementerian, agar eksekusi program-program kebudayaan berjalan dengan maksimal,” bebernya.

Untuk itu, Kornas-Jokowi mengusulkan, nama-nama tokoh-tokoh relawan dan profesional muda seperti Budi Ari Setiadi (Projo),  Silmy Karim (Profesional Muda), Eko Sulistyo (Pembina Kornas-Jokowi) hingga Penel Barus (Pendiri Pusat Informasi Relawan).

“Kami harap pak presiden mempertimbangkan usulan relawan, karena menurut kami, relawan memiliki loyalitas yang sudah teruji selama ini dalam menjalankan dan mengawal visi-misi program presiden, sdh pasti mereka akan kawal hingga akhir masa tugas di kabinet Indonesia Maju,” pungkas Havid.