Selasa, 30 September 2025

Jokowi Dorong Pemerintah Jepang Ikut dalam SWF

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah Jepang ikut dalam sovereign wealth fund (SWF).

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, (20/10/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah Jepang ikut dalam sovereign wealth fund (SWF).

Hal itu disampaikan Jokowi usai menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020).

"Saya tadi juga mendorong Jepang ikut berpartisipasi soverigen wealth fund Indonesia," kata Jokowi.

SWF atau Lembaga Pengelola Investasi telah diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca juga: Ida Fauziyah Sebut Presiden Jokowi Pilih Ambil Risiko Terkait UU Cipta Kerja

SWF merupakan Badan atau lembaga yang nantinya akan mengelola investasi pemerintah pusat.

Sebelumnya dalam lawatannya ke Uni Emirate Arab pada awal tahun 2020, Presiden juga membahas keikutsertaan UEA dalam SWF.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, presiden juga menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan Jepang ke Indonesia seperti Denso, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota.

Baca juga: Terima Lawatan PM Yoshihide Suga, Jokowi Sambut Baik Relokasi Perusahaan Jepang ke Indonesia

Selain itu, Presiden juga meminta perhatian terkendalanya izin produk-produk pertanian dan perikanan dari Indonesia.

"Saya tadi meminta perhatian terhadap Jepang adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, perhutanan dan perikanan dari Indonesia," katanya.

Baca juga: 7 Catatan YLBHI Terkait Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Selain itu dalam pembicaraan dengan PM Jepang juga dibahas mengenai pentingnya Travel Corridor Arrangement (TCA) atau juga dikenal dengan Reciprocal Green Lane (RGL) terutama untuk perjalanan bisnis penting mendesak. Indonesia dan Jepang sama sama menugaskan Menteri Luar Negeri untuk menysusun TCA tersebut.

"Kita sepakat menugaskan menteri luar negeri untuk menegosiasikan detil dan menyelesaikannya dalam waktu sebulan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan