Jumat, 3 Oktober 2025

Kata Pengamat Soal Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf

Salah satu yang disorot oleh Jerry terkait krisis manajeman dalam mengambil sebuah kebijakan.

Editor: Johnson Simanjuntak
KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI
Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo atau Jokowi dan Maruf Amin yang dijual di pasaran. Salah satunya yang dijual di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Political and Public Policy Studies Jerry Massie memberikan refleksi setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Jerry, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pemerintahan kedepan.

Salah satu yang disorot oleh Jerry terkait krisis manajeman dalam mengambil sebuah kebijakan.

"Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal crisis management  (krisis manajemen), making decision (membuat keputusan)," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/10/2020).

Jerry juga menilai, jika saat ini pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin tersandera dengan UU Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Ia menyebut, seharusnya perlu pelibatan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing dalam menyusun Omnibus Law tersebut. 

Pasalnya, langkah ini pertama di Indonesia dalam menggabungan 70 Undang-undang.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Legislator PKS sebut Sektor Ekonomi Enggan Bergeliat

"Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya mereshuffle menteri yang berkinerja buruk," tambahnya.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) memberikan keterangan saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) memberikan keterangan saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Jerry juga menilai, meski ada harapan dengan UU turunan Omnibus Law. Terlebih, Undang-undang ini di buat untuk kepentingan akyat bukan kepentingan legislator.

"Kadang good (baik) tapi belum best (terbaik) ataupun paling baik (better). Dalam ini istilah Vox Populi (suara rakyat) perlu di dengar," ucap Jerry.

"Saya yakin jika Presiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahteran," tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti gaya komunikasi publik yang cenderung lemah dan perlu dirubah. Bahkan, untuk Jubir Presiden pun jangan semua bicara. 

Bahkan, sampai menteri kabinet yang berbicara meski bukan tupoksinya.

"Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara," imbuhnya.

Justru itu, kata Jerry, komunikasi antar lembaga dan publin perlu diperkuat. 

"Kan ada pakar komunikasi Effendi Ghazali, Prof Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing. Penting juga melibatkan mereka," jelasnya.

Jerry juga menilai bahwa pembangunan di Indonesia sudah baik. Namun, ia memberi saran agar saat ini bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. 

"Baru perkecil berutang pada world bank," ucapnya.

Jerry juga minta agar Wapres Maruf Amin perlu dilibatkan juga baik ide dan pemikiran. Selain itu, Jokowi perlu bangun tim yang solid; perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.

"Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan. Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen)," terangnya.

Sebetulnya, kerja sama yang bagus Jokowi-JK periode lalu. Yang utama presiden jangan diatur oleh bawahannya. Mereka yang patuh pada perintah atasan.

Data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800. Pentingnya pemerintan menekan Utang Luar Negeri. 

"Pentingnya mendukung KPK dalam memberantas para mafia di Indonesia. Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah," tegas Jerry.

Lalu, tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat.

Lantaran menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia. 

Hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.

"Kalau tidak maka akan berdampak buruk. Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak," tutup Jerry.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved