Wamenhan: Pendidikan Bela Negara Bagi Milenial Tidak Pas Jika Dijalankan dengan Pola Pemaksaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono berpendapat pendidikan bela negara tidak pas jika dijalankan dengan pola-pola pemaksaan.

Menurut Wamenhan, pendidikan bela negara lebih baik dilakukan secara persuasif dengan memberikan pemahamaman dan penjelasan mengenai pentingnya bela negara.

Baca: Soal Usul Pendidikan Militer untuk Mahasiswa, Wamenhan Klarifikasi: Itu Bela Negara

Pendapat tersebut dikemukakan Trenggono usai mendengar pendapat masyarakat yang menilai pendidikan bela negara perlu diwajibkan dari tingkat SMA dalam acara Talk Highlight Radio Elshinta bertajuk "Pendidikan Militer 2021 Milenial Harus Siap Jadi Komponen Cadangan" pada Rabu (19/8/2020).

"Kalau sifatnya itu pemaksaan, eranya sepertinya sudah tidak pas. Jadi kita berikan juga pemahaman-pemahaman dan penjelasan. Saya kira 260 juta penduduk Indonesia dengan jumlah milenialnya kurang lebih sekitar mencapai 46 persen, kurang lebih ya. Dan mereka juga level pendidikannya sudah mulai meningkat. Mereka juga mulai menyadari dan mulai berkeinginan juga ikut pendidikan bela negara. Dan saya kira, pola-pola yang istilahnya diwajibkan si tidak pas. Menurut pandangan saya begitu. Tapi nanti kita lihat," kata Trenggono.

Saat ini, kata Trenggono, Indonesia negara menghadapi berbagai serangan dari luar.

Menurutnya serangan dari luar saat ini tidak hanya identik dengan serangan militer atau perang dengan menggunakan senjata.

Ia mencontohkan serangan dari negara luar saat ini bisa berbentuk kesukaan masyarakat pada budaya atau makanan dari luar ketimbang dari Indonesia.

Oleh karena itu, menurutnya masyarakat Indonesia tetap perlu waspada dan memiliki jiwa bela negara dengan berupaya menjaga kedaulatan bangsa.

"Saya punya keyakinan di masa mendatang, kalau ini diterapkan dengan baik, kalau disampaikan dengan baik, pada akhirnya juga akan disetujui," kata Trenggono.