Bantu Cegah Stunting Kemensos Tambah Produk Susu di Program Bantuan Pangan Non Tunai 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bahwa pihaknya akan mensinergikan program perlindungan sosial dengan program di Kementerian Kesehatan dalam pencegahan stunting.

Hal itu disampaikan Juliari usai rapat terbatas pencegahan stunting di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/8/2020).

"Apa yang sudah dijalankan di program-program Kemensos seperti di program PKH (program keluarga harapan) , di mana memang ada komponen kesehatan yang terkait dengan  stunting yaitu komponen ibu hamil dan komponen anak usia dini bisa terus disinergikan khususnya dengan Kementerian Kesehatan," kata Juliari.

Baca: Menkes: Program Pencegahan Stunting Masuk Skala Prioritas di Tengah Pandemi Covid-19 

Baca: Presiden Ingin Pencegahan Stunting Diintegrasikan dengan Program Perlindungan Sosial

Selain itu Juliari mengatakan Kemensos mengusulkan penambahan satu produk susu dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sehingga menurutnya dengan tambahan produk yang bisa dibeli masyarakat dalam program BPNT tersebut, bisa memberikan tambahan gizi bagi ibu hamil dan anak usia dini.

BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Sebelumnya pangan yang boleh dibeli oleh keluarga Penerima manfaat BPNT hanya berupa beras dan telur, maka kali ini ada sumber protein dan susu.

Selain itu Kementeriannya juga menurut Juliari, meminta modul pembelajaran tambahan dari Kementerian Kesehatan untuk diberikan pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

"Terkait juga dengan kemampuan para pendamping di dalam mendidik keluarga-keluarga penerima manfaat PKH, kami  juga tadi meminta kepada bapak Menteri Kesehatan agar juga memberikan modul-modul learning tambahan untuk menambah ilmu daripada pendamping," pungkasnya.

 Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas pencegahan stunting di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/8/2020).

Dalam rapat tersebut Presiden mengintruksikan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Sosial Juliari Batubara agar mensinergikan program pencegahan stunting dengan perlindungan sosial.

"Dalam upaya penurunan angka stunting juga kita sambungkan dengan program perlindungan sosial kita terutama PKH (program keluarga harapan)  kemudian pembagian BPNT (bantuan pangan non tunai)  dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu," kata presiden. 

Selain itu Presiden juga meminta akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di posyandu harus terus berjalan di tengah Pandemi Covid-19.  Terutama dalam pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. 

"Juga pemberian suplemen vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI," katanya.

Presiden juga meminta kementerian kesehatan untuk terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi bagi ibu hamil dan keluarga dalam pencegahan stunting. 

"Aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil pada keluarga juga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting," kata Presiden.

Edukasi dan sosialisasi tersebut menurut Presiden harus melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan relawan. Sehingga pencegahan stunting dapat menjadi gerakan bersama.

Meski terdapat perbaikan prevalensi stunting di Indonesia dari 37 persen pada 2013 menjadi 27,6 persen pada 2019. Namun, Presiden ingin penurunan angka stunting dipercepat agar mencapai target pada 2024 nanti.

"Ini ada penurunan cukup lumayan tapi saya kira ini tidak cukup kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita seperti yang saya sampaikan ke menteri kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14 persen," kata Presiden.

Oleh karena presiden meminta pada Kementerian Kesehatan untuk fokus pada penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia . Diantaranya yakni NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. 

"Untuk itu saya juga ingin minta para gubernur, nanti mendagri juga bisa menyampaikan gubernur, bupati, walikota sampai ke kepala desa terutama agar 10 provinsi tersebut agar betul-betul fokus dan konsentrasi untuk penurunan stunting-stunting," katanya.