Politikus PPP Nilai Langkah Pemerintah Hentikan Program Paket Pelatihan Kartu Prakerja Sudah Tepat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir mengatakan penghentian paket pelatihan program kartu prakerja sudah tepat.

Alasannya jika terus dilanjutkan tanpa ada perbaikan sistem justru akan menghambur-hamburkan uang negara.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja yang ditawarkan mitra platform digital.

"Langkah pemerintah menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja sudah tepat. Karena jika dilanjutkan tanpa ada perbaikan sistem, program ini hanya akan menghambur-hamburkan uang negara di tengah keadaan negara sedang susah," ujar Anas, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (3/7/2020).

Baca: Respons Politikus Golkar Sikapi Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja

Sejak awal, Anas mengaku sudah memberikan warning atau peringatan bahwa program tersebut bisa memunculkan masalah di kemudian hari.

Karenanya, dia berpandangan program itu harus dihentikan.

Minimal untuk sementara waktu, kata Anas, dalam rangka perbaikan menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai sistem pengawasan.

Baca: Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Total Program Kartu Prakerja

Politikus PPP tersebut juga menyoroti jika selama ini program kartu prakerja hanya dijalankan tanpa adanya persiapan matang.

"Imbasnya ya seperti cenderung asal jalan dan asas kebermanfaatan serta dampak ke masyarakat belum terasa. Padahal masyarakat sedang dalam kondisi sangat terpuruk terkena Covid-19," kata dia.

Anas menegaskan akan lebih baik jika program tersebut dihentikan dahulu hingga ada evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh.

"Keanehan banyak terjadi mulai dari penunjukan mitra kerja kartu pra kerja yang kurang transparan, konten yang ditawarkan kartu prakerja yang tidak layak, hingga rekruitmen peserta yang amburadul. Makanya, sebaiknya program ini dihentikan terlebih dahulu sampai semuanya clear," katanya.

Baca: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Segera Dibuka, Akses prakerja.go.id, Simak Cara Daftarnya

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja yang ditawarkan mitra platform digital.

Ketentuan tersebut tertuang dalam surat bernomor S-148/Dir-Eks/06/2020 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, pada 30 Juni 2020.

"Manajemen Pelaksana memutuskan untuk menghentikan, seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan, yang ditawarkan oleh mitra platform digitial agar pelaksanaan program kartu pra kerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tulis dalam surat yang diterima Tribun, Kamis (2/7/2020).

Untuk diketahui terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra kartu Prakerja.

Di antaranya yakni Skill Academy by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, dan Tokopedia.

Penghapusan paket pelatihan dilakukan setelah Manajemen Pelaksanan Kartu Prakerja mengevaluasi pelatihan yang digelar oleh lembaga pelatihan Prakerja.

Evaluasi tersebut mencakup diantaranya pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan dalam memberikan pelatihan kepada penerima manfaat Kartu Prakerja dan penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan.

Dalam surat tersebut terdapat empat poin hasil evaluasi:

Pertama, beberapa mitra platform digital kartu prakerja membuat dan menawarkan produk paket pelatihan (bundling) yang terdiri atas beberapa jenis atau kelas pelatihan.

Paket pelatihan ini diselenggarakan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital (paket pelatihan).

Kedua, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan dalam paket pelatihan tersebut, setelah mereka mendapat insentif tunai.

Ketiga, akibatnya, maka tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan untuk satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam masing-masing paket pelatihan tersebut.

Keempat, Manajemen Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada di dalam masing-masing paket pelatihan tersebut.