Suhendra: Pak Jokowi Orangnya Tenang, Kalau Sampai Marah Begitu, Itu Kode Keras

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marah demi rakyat?

Tidak hanya boleh, tetapi wajib. Bila rakyat kelaparan dan menjadi korban PHK (pemutusan hubungan kerja), sementara para menterinya kurang maksimal, Presiden Joko Widodo memang harus marah.

Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono menangkap suasana kebatinan Jokowi tersebut.

"Semua itu demi rakyat Indonesia," ujar Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Saya merinding mendengar Pak Jokowi berpidato. Memang beliau bukan seorang orator seperti Bung Karno. Ke-Jawa-annya harus bisa direspons positif oleh para menteri yang rata-rata minim 'adu roso'-nya, istilah orang Jawa," jelas Suhendra.

• Baca: 3 Kementerian Ini Disorot Presiden Jokowi, Bidang Ekonomi, Sosial, & Kesehatan: Harusnya 100 Persen!

Suhendra menilai, tak biasanya Jokowi marah, apalagi secara terbuka seperti di dalam sidang kabinet itu.

"Beliau ini orang Jawa, dan Solo pula yang pandai menyembunyikan perasaan. Bila Pak Jokowi sampai marah, bahkan secara terbuka, itu artinya sudah kode keras. Itu sudah final dan tak bisa ditawar-tawar lagi," paparnya.

"Apa yang dirasakan rakyat, itulah yang dirasakan Presiden Jokowi, karena beliau selalu menyelami suasana kebatinan rakyat. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini. Apa yang disampaikan Pak Jokowi membuktikan bahwa beliau tak mau terima laporan 'ABS' (asal bapak senang, red)," tambah Suhendra.

Sebagai rakyat, Suhendra mengimbau para menteri memiliki "ruh" atau "feel" (perasaan) yang sama dengan Presiden, sehingga pemerintahan Jokowi dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara kita.

Suhendra mengajak kita semua mendoakan Presiden Jokowi agar diberikan "hikmat makrifat" dan kewibawaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. 

Jokowi jengkel

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

Baca: Marahi Menteri, Jokowi Pertimbangkan Reshuffle hingga Bubarkan Lembaga

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle kabinet. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya.

Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

"Lha kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan tak segan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) jika dalam tugas dan kinerja menteri masih ditemukan stagnasi.

Baca: Jokowi Bicara Reshuffle di Depan Menteri, Yunarto Wijaya: Bisa-bisa Sebelum Pidato 16 Agustus

Jokowi juga meminta para menteri agar tak ragu mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) jika memang diperlukan dalam mengoptimalkan kinerja kedepan.

"Kalau mau minta Perpu lagi saya buatin Perpu. kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," tegas Jokowi.  (Tribunnews.com/Aco/Fransiskus) .