PKS: Hentikan Pembebasan Lahan Lokasi Pembangunan Bendungan Ibu Kota Negara, Rakyat Sedang Susah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah membebaskan lahan untuk lokasi pembangunan bendungan Ibu Kota Negara (IKN) mendapat kritik dari Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu.

Anggota DPR fraksi PKS itu mendesak pemerintah untuk menghentikan karena rakyat sedang susah.

"Setop, kehidupan rakyat sedang susah ekonominya karena pandemi Corona. Empatilah pada rakyat," kata Syaikhu melalui keterangannya kepada wartawan, Sabtu (13/6/2020).

Syaikhu merasa heran dengan kebijakan pemerintah karena di tengah wabah Covid-19 seharusnya pemerintah fokus pada kebijakan strategis yang bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Tapi yang terjadi justru sebaliknya.

"Saya sungguh heran. Kebijakan pemerintah sering tak berbanding lurus dengan kondisi rakyat saat ini," ujar Syaikhu.

Seperti diketahui, pemerintah akan membebaskan lahan untuk membuat bendungan di IKN.

Lokasinya di Sepaku-Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bendungan dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di IKN yang baru.

Baca: Mundur dari Duel Kontra Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov Kini Ingin Lawan Justin Gaethje

Sejumlah wilayah yakni Desa Tengin Baru, Argomulyo serta Desa Sukomulyo masuk dalam proyek pembangunan bendungan seluas 378 hektare.

Terdiri atas 36 hektare untuk tubuh bendungan dengan luas genangan 342 hektare.

Kepala Desa Tengin Baru Ahmad Mauladin mengungkapkan, dia mendapatkan surat pemberitahuan dari tim pembebasan lahan bendungan bahwa tahapannya dimulai bulan Juni 2020.

Padahal, bulan April 2020 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat menginstruksikan seluruh kegiatan lapangan ditunda selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdampak pada penundaan pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi.

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 80 miliar untuk tubuh bendungan seluas 36 hektare di atas.

Bendungan Sepaku-Semoi sendiri tidak pernah disebutkan dalam APBN 2020 merupakan proyek ibu kota negara (IKN) yang baru, melainkan sebagai program pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, bersama 59 unit bendungan lainnya.

Baca: BMKG Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Sabtu, 13 Juni 2020: Sebagian Wilayah Hujan Lebat hingga Angin

Dalam raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 21 April 2020, Menteri PUPR sendiri menyatakan tidak ada anggaran tahun 2020 ini untuk pembangunan IKN baru.

Realokasi anggaran tahun 2020 terkait pandemi Covid-19 oleh KemenPUPR juga tidak pernah menyebutkan Bendungan Sepaku-Semoi.

"Ini kan jelas semuanya. Data dan fakta berbicara. Tapi mengapa pemerintah ngotot membebaskan lahan untuk bendungan. Darimana dananya?," ucapnya.

Syaikhu menambahkan, tidak ada kepentingan mendesak untuk melanjutkan proyek IKN saat ini.

Di sisi lain, pemindahan IKN tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Penelitian INDEF mengatakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apa urgensinya memulai pembangunan bendungan IKN? Tidak ada. Bahkan IKN itu sendiri pada kondisi normal juga tidak penting," ungkap Syaikhu.

Perlu diketahui, proyek Bendungan Sepaku-Semoi yang segera dilaksanakan ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 700 miliar.

Baca: Pekan Depan Jepang Keluarkan Aplikasi Pemberitahuan Otomatis Warga yang Terinfeksi Covid-19

Padahal uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membantu 390 Ribu KK selama tiga bulan. Masing-masing mendapatkan Rp 600 ribu per bulan.

Karena itu, Syaikhu mengingatkan pemerintah agar jangan melanjutkan rencana pembangunan bendungan terkait Ibu Kota baru tersebut.

Syaikhu juga mendorong pemerintah untuk membatalkan proyek pemindahan IKN, dan mengajak untuk kembali fokus pada penanganan Covid-19 saat ini beserta dampaknya.

"Sekali lagi, setop pembebasan lahan untuk bendungan. Bahkan hentikan rencana pemindahan IKN. Pemerintah sayang kepada rakyatnya yang sedang tercekik," kata Syaikhu.