Pemerintah Indonesia Bisa Belajar dari Fujian Atasi Dampak Covid-19

"Hal yang tak kalah penting, kami meningkatkan kolaborasi antara departemen. Kami memperkuat kerja sama strategis dengan kantor perpajakan, bea cukai dan departemen-departemen yang lain untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru pengawasan perdagangan luar negeri dan inovasi layanan," katanya.

Martin Manurung selaku Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa kiat-kiat pemulihan yang dilakukan Provinsi Fujian merupakan praktik terbaik yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan dalam konteks New Normal ke depan perlu dilakukan kerja sama yang baik antara Provinsi Fujian dengan provinsi di Indonesia.

Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masing-masing negara dalam hubungan internasional pasca pandemi Covid-19.

Di samping itu, upaya kerja sama mengingatkan konteks historis antara dua daratan besar di Asia.

"Berbagai peristiwa zaman mulai dari masa-masa kejayaan hingga masa-masa sulit seperti sekarang ini telah dilalui oleh kedua bangsa. Para leluhur bangsa Indonesia dan bangsa China juga telah terbiasa menghadapi segala tantangan zaman secara
bersama-sama," katanya.

Kuatnya hubungan ekonomi kedua negara ini, terlihat dari besarnya investasi Tiongkok di Indonesia yang menempati peringkat dua teratas.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel, posisi investasi Tiongkok pada 2019 sebesar Rp70,5 triliun menempatkan Tiongkok di posisi kedua setelah Singapura dengan investasi sebesar Rp97,5 triliun, dan di atas Jepang yang mencapai Rp 64,5 triliun.

"Oleh sebab itu, kemitraan yang terjalin begitu mesra sejak beberapa tahun terakhir ini harus semakin ditingkatkan. Apalagi dalam situasi saat ini, khususnya pada masa pandemi Covid-19, Indonesia sangat membutuhkan masuknya investasi asing, baik dari mitra barunya, maupun negara mitra lama seperti Tiongkok," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menyebut penguatan kerja sama yang dapat dilakukan Tiongkok memiliki dampak strategis bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam catatannya, APBN Indonesia saat ini bisa mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,72% terhadap PDB.

"Taksiran pendapatan negara tahun ini pun hanya akan mencapai Rp1.691,6 triliun, turun 13,6 persen dibandingkan realisasi pada 2019 sebesar Rp1.957,2 triliun. Angka ini juga lebih rendah Rp69,3 triliun dari target Perpres 54 tahun 2020 yang sebesar Rp1.760,9 triliun," jelasnya.

Wu Fei menyambut gembira peluang kerja sama ekonomi antara Provinsi Fujian dan provinsi potensial di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan pelonggaran ekonomi yang dilakukan masing-masing negara saat ini berpeluang untuk membentuk pola-pola baru dalam kerja sama.

"Epidemi telah mengakibatkan gangguan pada sektor hulu di semua lini industri hingga rantai industri di tingkat turunannya. Kita terus mencoba mengatasi berbagai permasalahan itu," katanya.

Satu di antaranya dengan terobosan platform cloud trade dengan pembentukan zona Fujian online.