Jusuf Kalla: Ekonomi dan Krisis Kesehatan Tidak Mungkin Diatur Bersamaan

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla mengatakan, dalam penanganan virus corona tidak bisa antara mengatasi krisis ekonomi dan keselamatan warga berjalan bersamaan.

Menurut dia, harusnya keselamatan warga didahulukan baru kemudian mengatasi krisis ekonomi yang timbul.

Seperti diketahui, pemerintah ingin dalam masa pandemi ini kegiatan ekonomi tetap berjalan.

Namun, hal itu justru menimbulkan persoalan lain, yakni maraknya warga yang justru berkerumun di pusat perbelanjaan tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

Hal itu diungkapkan Jusuf Kalla dalam sebuah tayangan yang diunggah di kanal YouTube TVOne News, Rabu (20/5/2020).

Jusuf Kalla mengatakan, adanya krisis ekonomi akibat dari krisis kesehatan yang ditimbulkan karena wabah virus corona.

Menurut dia, untuk bisa mengatasi krisis yang harus dilakukan adalah dengan menyelesaikan krisis kesehatan lebih dahulu.

"Ya tentu pilihannya itu jangan lupa, perekonomian itu akibat daripada krisis kesehatan itu."

"Jadi untuk menyelesaikan ekonomi, krisis kesehatannya harus diselesaikan dulu bukan sebaliknya."

"Karena sebab akibat. Sebabnya apa? Ya virus corona ini selesaikan dulu, dengan fokus," ungkap Yusuf Kalla.

Jusuf Kalla menegaskan, bila pandemi virus corona ini sudah teratasi dengan baik, maka kondisi ekonomi akan otomatis kembali berjalan.

Baca: Jusuf Kalla Sebut Perlu Sanksi Agar Masyarakat Patuh: Kebijakan-kebijakan Juga Harus Sinkron

Baca: Jusuf Kalla Sebut Bahaya Bagi Masyarakat Jika Berdamai dengan Covid-19

"Tidak mungkin diatur bersamaan, tidak ada yang bisa jalan seperti itu dengan cepat."

"Boleh saja tapi lambat jalannya, lebih banyak kerugiannya malah," terangnya.

Maka dari itu, Jusuf Kalla mengingatkan agar prinsip-prinsip pokok yang ada dalam aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) benar-benar dijalankan dengan baik.

Kata dia selama hal itu tidak dijalankan dengan baik, jangan harap pandemi ini bisa diselesaikan dengan cepat.

"PSBB jelas apa yang boleh apa yang tidak boleh, itu saja yang diikuti," tegasnya.

Jusuf Kalla Berharap Pemerintah Tegas

Jusuf Kalla mengatakan perlu adanya ketegasan agar masyarakat patuh dengan anjuran protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Diketahui, beberapa waktu belakangan, media sosial dihebohkan dengan berbagai video maraknya kerumunan yang terjadi di berbagai tempat.

Padahal salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan melarang warga berkumpul atau berkerumun.

Lantaran hal itu, menurut Jusuf Kalla, pemerintah harus tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengingatkan, agar pemerintah membuat kebijakan yang berlaku serentak.

"Ketegasan dan kebijakan-kebijakan yang sinkron, jangan kebijakan yang satu tidak sinkron dengan kebijakan yang lain."

"Sehingga masyarakat menilainya sudah dibuka ini atau dilonggarkan itu pandangan masyarakat," kata Jusuf Kalla.

Menurut dia, karena hal itulah, sejumlah masyarakat tidak disiplin karena menganggap pemerintah telah memberi kebebasan dan kelonggaran.

Baca: Jokowi Minta Masyarakat Berdamai dengan Covid-19, Apa Komentar Jusuf Kalla?

"Karena banyaknya statement-statement dari berbagai unsur yang berbeda-beda, tidak sesuai dengan apa yang digariskan dengan Bapak Presiden," tegas Jusuf Kalla.

Selain itu, JK juga menjelaskan, ada tiga hak yang perlu diperhatikan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi virus corona.

Pertama, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat, tapi kesadaran masyarakat harus disertai dengan sanksi dari pemerintah.

"Tanpa sanksi kesadaran itu tidak akan dijalankan oleh masyarakat sehingga kesadaran perlu ada sanksi yang jelas."

"Kalau PSBB kan itu harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, kegiatan-kegiatan dikurangi, hanya ada beberapa kegiatan yang boleh."

"Tapi kenyataannya kan karena sanksi tidak jelas maka tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, karena itu dipertegas lagi," ungkap Jusuf Kalla.

Baca: Jusuf Kalla: Indonesia Harus Punya Kontribusi Saintis Untuk Pengobatan Covid-19

Kedua, menurut Jusuf Kalla tetap menjalankan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan cara intervensi.

"Untuk membasmi atau mematikan virus ini, menahan jalannya dengan cara intervensi, tanpa itu maka akan leluasa sekali virus ini kemana-mana."

"Kita harus menahan dengan intervensi dan upaya-upaya ini telah berjalan walaupun butuh lebih maksimal lagi," paparnya.

Ketiga, upaya pengobatan. Menurut dia, upaya pengobatan menjadi upaya terakhir dalam penanganan virus corona.

"Kalau sudah terkena baru ke upaya pengobatan, karena pengobatan saja tidak mencegah virus yang ada."

"Jadi itu harus dipahami bahwa upaya kesehatan itu upaya terakhir untuk orang sembuh, upaya pertama pencegahan," tegasnya.

Simak video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)