BNPB Usulkan PSBB Diterapkan Seluruh Pulau Jawa, Ganjar Siap Mendukung Keputusan Pemerintah Pusat

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Harmensyah menjelaskan alasan perlu diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa.

Usulan tersebut diajukan ke Pemerintah karena penambahan kasus positif Covid-19 dan jumlah pasien yang meninggal paling banyak terjadi di Pulau Jawa.

"Kontribusi Pulau Jawa itu memegang 70% kasus. Di Pulau Jawa saja meninggalnya 82%, sembuhnya 56%. Kemudian kita memang perlu pemberlakuan PSBB se-Jawa," ungkapnya dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya dengan penerapan PSBB di pulau Jawa diharapkan dapat menekan kurva lonjakan Covid-19, karena belum semua daerah menerapkan PSBB.

"Jadi kami merekomendasikan daerah yang tinggi angka kasus positif terkonfirmasi, direkomendasikan melaksanakan PSBB atas dasar inisiatif daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut Harmensyah mengatakan, penerapan PSBB itu perlu didukung pemerintah pusat, TNI-Polri dan pemerintah daerah.

Baca: Pemerintah Berencana Longgarkan PSBB, Pengamat: Jangan Mimpi Pandemi Berakhir Bulan Juni

Ganjar Pranowo: Siap

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap mendukung jika hal tersebut sudah diputuskan Pemerintah Pusat.

Tapi, ia terlebih dahulu akan menghitung dampak  yang terjadi jika PSBB diterapkan di pulau Jawa.

"Sebenarnya tinggal diperhitungkan saja dengan baik, apa-apa faktor dan impact yang  akan muncul."

"Kalau buat Jawa Tengah kita siap saja. Apapun yang akan diputuskan pusat dan itu baik dan kita siap melaksanakan," ungkapnya dilansir YouTube Kompas TV, Rabu (13/5/2020).

Ia menyatakan kesiapan Jawa Tengah jika PSBB diberlakukan di pulau Jawa.

Menurutnya tujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama yaitu menekan kurva Covid-19 agar landai dan memutuskan penyebarannya.

"Sehingga Jawa Tengah mau dengan skenario PSBB atau kearifan yang ada kita selalu siap."

"Bangunan argumentasinya adalah kita menggunakan hammer yang kuat agar kurva landai kalau itu keputusan yang dianalisis dengan komperhensif akan kita  dukung," imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah memberikan bantuan kepada warga Jawa Tengah yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca: Wacana Relaksasi PSBB, Penambahan Kasus Positif Justru Capai Rekor Tertinggi pada 13 Mei 2020

Bantuan diberikan bagi mereka yang ekonominya melemah dalam masa pandemi corona ini.

Menurut Ganjar ini adalah cara agar warga Jawa Tengah yang berada di Jabodetabek tidak mudik yang bisa menyebabkan penyebaran Covid-19.

Pendataan warga yang berhak mendapatkan bantuan sudah dilakukan sejak bulan April dan sudah ada 27.400 warga Jawa Tengah yang sudah terverifikasi untuk  mendapatkan bantuan.

"Sudah dilakukan pendaftaran sampai 23 April  kemudian didata. Kemudian dilakukan pendaftaran lagi bagi yang belum terdata. Hasil verifikasi terakhir ada 27.400 an.  Kita siap mengirim bantuan untuk mereka," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (12/5/2020).

Ganjar telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam pendataan warga Jawa Tengah yang berhak mendapatkan bantuan.

Dengan bantuan tersebut, Ganjar berharap kebutuhan warga Jawa Tengah yang berada di Jabodetabek dapat terpenuhi dan tetep mematuhi peraturan untuk tidak mudik.

"Saya sudah menghitung, mungkin ada yang tidak memenuhi syarat sehingga saya merasa harus membackup. Kita sudah menghimbau warga Jawa Tengah yang di Jabodetabek untuk  tidak mudik maka kita beri bantuan,"  ungkapnya.

Dalam melakukan pendataan, Ganjar mengalami  berbagai kendala seperti banyaknya warga yang sudah pindah kontrakan, warga ber-KTP Jawa Tengah tapi sudah menetap di DKI Jakarta dan lain sebagainya.

"Kita terus bergerak dari sekian yang mendaftar ada yang belum mendapat bantuan. Mungkin tidak terdaftar, kontrakannya habis.. Saya kira tolong jangan memperdebatkan hal-hal substantif," imbuh politisi partai PDI-P ini.

(Tribunnews.com/Mohay) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)(KompasTV)