SMK Pondok Pesantren dan Sekolah Vokasi Disebut Sangat Terbantu Oleh Kartu Prakerja
"Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya," kata Nusron Wahid.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Nusron Wahid menyatakan, Program Kartu Prakerja merupakan kolaborasi yang efektif dan saling mengisi antara pelatihan secara online seperti saat ini dan pelatihan offline, pasca Covid-19.
Dengan begitu, siswa di pendidikan vokasi seperti sekolah menengah kejuruan (SMK), pondok pesantren (Ponpes) akan sangat terbantu.
“Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja," kata Nusron Wahid, Jumat (8/5/2020), usai melakukan diskusi secara virtual dengan pengelola SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.
"SMK berbasis Ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis Ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu,” ujarnya.
Nusron berpendapat, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar, karena sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes.
Baca: Pernyataan Menhub Membingungkan, Pelonggaran Transportasi Dikhawatirkan Picu Gelombang II Covid-19
“Siapa bilang Kartu Pra Kerja hanya dinikmati segelintir platform digital.? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk," kata dia.
"Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” ujar Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
Nusron menambahkan, Program Kartu Prakerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19.
Apalagi, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha.
Baca: Badan Tercabik, Petani Karet Diterkam Beruang Muara Enim dan Nyaris Tewas
“Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif,” ujarnya.
Jadi menurut Nusron, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan diantaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah.
Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.
“Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines,” terangnya.
KH Miftahudin, Pengasuh SMK Balekambang Jepara mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam Program kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK.
Dan jumlah itu diyakini akan terus bertambah.
Dia mengatakan, SMK Ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simpel, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi juga link dengan dunia usaha dan industri.
"Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” ujarnya.
