Survei SMRC: 77 Persen Masyarakat Indonesia Terancam Penghasilannya Akibat Pandemi Virus Corona

Khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Covid-19 menyebabkan banyak warga yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mencatat 1,6 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.

PHK dan kebijakan merumahkan pekerja dilakukan rata-rata lantaran bisnis sebagian perusahaan makin tertekan.

”Dari beberapa laporan para menteri ada 1,6 juta warga yang di-PHK dan dirumahkan,” kata Doni.

Sementara Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta per 9 April 2020 mencatat sudah 223.511 pekerja yang di-PHK dan dirumahkan. Mereka berasal dari 30.425 perusahaan.

Baca: Reza Alatas Kembali Tertangkap Polisi karena Terjerat Narkoba, Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

Baca: Live Streaming TVRI Online Materi SMP 15 April 2020 Pukul 09.30 WIB: Ronggowarsito dan Javanologi

Baca: Aparat Terus Pantau Napi Yang Dibebaskan

Akibat banyaknya PHK itu, pemerintah pun berencana memulangkan warga yang kehilangan pekerjaan ke kampung halamannya saat Lebaran mendatang.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto. Ia mengaku mendapatkan informasi itu langsung dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, Doni Monardo, saat dirinya melakukan kunjungan ke BNPB, Senin (13/4) lalu.

”Rencana pemerintah memulangkan warga Jabodetabek yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Pelaksanaannya bersamaan dengan Lebaran Idul Fitri. Sebagaimana disampaikan Kepala Gugus Tugas Penangan Covid-19, waktu pertemuan di kantor BNPB," kata Yandri kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).

Berkaitan dengan itu, Yandri meminta pemerintah berhati-hati dan tetap mengedepankan kewaspadaan penyebaran yang akan terjadi. Karena itu, masyarakat yang meninggalkan Jabodetabek wajib dipastikan bebas dari coronavirus.

Yandri menganjurkan pemerintah perlu terlebih dahulu mendata dengan saksama dan melakukan swab test bagi masyarakat Jabodetabek yang akan dipulangkan.

Setelah hasil keluar, politikus PAN itu meminta pemerintah membekali warga tersebut dengan surat keterangan bebas Covid-19.

"Pendataan bisa melalui RT/RW. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan fasilitas swab, ini semua untuk mencegah penyebaran Covid-19," tegas dia.

Di sisi lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi sudah melakukan survei untuk menggali sudut pandang para kepala desa terkait mudik Lebaran 2020.

Hasilnya, 89,75 persen kepala desa menyatakan tidak setuju warganya yang berada di kota mudik Lebaran 2020. Sementara 10,25 persen kepala desa lain menyatakan setuju warganya mudik.

Alasan utama kepala desa tidak setuju warganya mudik adalah karena alasan kesehatan sebesar 88,38 persen, alasan sosial sebesar 45,51 persen dan alasan ekonomi sebesar 43,18 persen.