Anies Baswedan Minta Pemda Diberi Kewenangan Pemeriksaan soal Corona

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta agar pemerintah daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan pengecekan terkait virus Corona.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan secara langsung di stasiun televisi Trans 7.

Baca: Penjelasan Anies Baswedan Soal Risiko Kontaminasi Virus Corona di KRL Bogor-Depok-Jakarta Kota

Anies menuturkan, ketika virus Corona mulai muncul di Wuhan pada bulan Januari lalu.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan terkait perihal virus Corona.

Anies mengatakan langsung menyiapkan nomor pelayanan khusus.

Namun nomor tersebut sengaja tidak diberitahukan ke pada publik.

Hanya diumumkan sebatas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, pada 27 Januari 2020 lalu.

"Pertama, ketika ini mulai muncul di bulan Januari kita langsung berkoordinasi dengan semua rumah sakit, semua pelayanan kesehatan di sini," tutur Anies.

"Kita siapkan nomor pelayanan khusus, tapi tidak diumumkan ke publik."

"Diumumkan pada semua rumah sakit, itu kira-kira tanggal 27 Januari," imbuhnya.

Kemudian Anies menuturkan telah melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang mungkin terdampak virus Corona.

Baca: Dampak 2 WNI di Indonesia Positif Corona, Rizky Febian Beli Masker hingga Rp 2 Juta per Bungkus

Baca: Elma Theana Beli Masker Seharga Rp 300 ribu setelah Virus Corona Ditemukan di Indonesia

Mulai satu per satu ada orang dalam pemantauan.

Serta pasien yang sudah dalam pengawasan.

Ketika angka semakin bertambah, muncul satu kasus positif Corona di Jakarta.

"Lalu kemudian kita monitoring, dan masuk angka satu per satu adalah orang dalam pemantauan," jelas Anies.

"Dan pasien dalam pengawasan."

"Angkanya makin hari, makin bertambah lalu muncul kasus di Jakarta," tambahnya.

Menurut Anies, karena Corona telah ditemukan di Indonesia maka dibutuhkan sebuah transparansi serta kecepatan perihal hasil pemeriksaan.

Anies beranggapan apabila transparansi dari hasil pemeriksaan pasien dinyatan positif itu dilakukan.

Maka akan diketahui lokasi pasien dan juga bisa mengetahui perihal kontak langsung yang telah dilakukan.

Tidak hanya itu, dengan begitu pihak terkait dapat langsung melakukan pelacakan dari pasien yang dinyatakan positif.

Anies menuturkan tindakan itu dilakukan di Jakarta.

Namun sangat terbatas karena tidak memiliki kewenangan.

"Nah menurut saya di sini letak isu utamanya, yakni dibutuhkan transparansi dan kecepatan hasil pemeriksaan," terang Anies.

"Kalau transparansi dari hasil pemeriksaan itu muncul, maka bila seseorang didiagnosa positif kita tahu lokasinya di mana, kontaknya di mana, dan bisa melakukan tracing."

Baca: Ashanty Akui Kehabisan Masker setelah Kasus Corona Telah Ditemukan di Indonesia

Baca: Virus Corona Masuk Indonesia, Elma Theana Sebal Banyak Orang Panik: Cari Gula Susahnya Minta Ampun

"Di Jakarta itu dilakukan, tapi terbatas karena kecepatan atas hasil," lanjutnya.

Kemudian Anies mengeluhkan perihal proses pemeriksaan terkait virus Corona di Indonesia.

Diketahui, seluruh proses dan kewenangan dilakukan seluruhnya di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pusat.

Hal itu membuat Anies mengirimkan sepucuk surat pada Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto.

Dalam surat itu Anies meminta agar Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta turut membantu dalam melakukan pemeriksaan.

Keputusan ini juga memiliki tujuan sendiri dalam menangani kasus virus Corona khususnya di Jakarta.

Anies menjelaskan, agar dapat memudahkan pemerintah daerah apabila ditemukan kasus di wilayahnya.

Anies menyebutkan Labkesda mampu melakukan pemeriksaan.

Akan tetapi terbatas karena tidak memiliki kewenangan dalam menyampaikan dan memutuskan tindakan tertentu.

"Kemudian yang kedua, adalah prosesnya sendiri," ungkap Anies.

"Ini prosesnya seluruhnya dilakukan di Litbangkes, karena itu kami mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan."

"Minta untuk Labkesda kita diberikan kewenangan juga untuk membantu melakukan pengecekan," ucap dia.

"Tujuannya supaya ketika ada kasus, kalau melakukan saja bisa."

Baca: 2 WNI di Indonesia Positif Corona, Adi Nugroho Ikut Antre Beli Masker Seharga Rp 550 Ribu

Baca: Kasus Virus Corona Ada di Jepang, Uya Kuya Gagal Liburan dan Alami Kerugian hingga Rp 100 Juta

"Tapi tidak punya kewenangan untuk menyampaikan dan memutuskan karena otoritasnya tidak di kami," imbuhnya.

Anies mengatakan tindakan penanganan soal virus Corona memang harus dilakukan dengan cepat.

Karena Anies menyadari potensi angka bertambah sangat besar di Jakarta.

Sebagai aparatur pemerintah, Anies melihat peristiwa ini dalam skenario terburuk.

Di mana kita dapat melihat kejadian virus Corona di beberapa negara lain yang menemukan kasus ini.

Yakni seperti Italia, di mana awalnya ditemukan empat kasus.

Kemudian selama 18 hari, kasus langsung menembus hingga angka sembilan ribu.

Anies mengungkapkan peristiwa itu yang menjadi perhatian pihaknya di Jakarta.

"Kalau kita tidak melakukan ini dengan cepat, maka potensi cukup besar," terang Anies.

"Kami lebih baik melihat ini dengan worst case scenario, sebagai aparat pemerintah."

Baca: Virus Corona di Indonesia, Uya Kuya Akui Tekan Tombol Lift Pakai Tisu hingga Memilih Tak Bersalaman

"Worst case scenario di mana kita lihat beberapa negara yang mengalami ini," ujar dia.

"Itu sesungguhnya yang menjadi perhatian kita di Jakarta," tandasnya.

(Tribunnews.com/Febia Rosada)