Moeldoko Sebut Pemerintah Susun Strategi Cegah Corona Sejak Awal, Najwa: Jubir Baru Ditunjuk Kemarin

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut pemerintah memiliki strategi penanganan penyebaran virus Corona sejak wabah ini terdengar ke seluruh negara.

Moeldoko menyampaikan Indonesia cukup baik dalam menghadapi munculnya virus Corona (covid-19).

"Pertama kita harus jujur bahwa kita perlu mengapresiasi secara keseluruhan itu masyarakat bisa menghadapi situasi ini dengan cukup tenang dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Moeldoko, dilansir Mata Najwa, dalam tema 'Melawan Corona: Seberapa Siap Pemerintah Hadapi Corona?', Rabu (4/3/2020).

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah lebih awal memiliki strategi penanganan virus Corona ini.

Hal itu lantaran pemerintah sudah mempunyai pengalaman dalam mewaspadai dan menangani penyebaran wabah lainnya yang dianggap cukup sulit diatasi.

Di antaranya seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus flu burung (H5N1).

Adapun ia menyampaikan, penanganan dan pengelolaan virus Corona lebih rendah resikonya dibanding kedua virus lain tersebut.

"Karena Corona ini tingkat penyembuhannya 98 persen," ujar Moeldoko.

Tak hanya itu, Moeldoko juga memaparkan pemerintah telah membuat Instruksi presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2019.

Inpres tersebut berisi tentang penugasan dan pemberian tanggung jawab terhadap hampir seluruh kementerian di dalam menyikapi, mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pneumonia global, dan kedaruratan nuklir (nubika).

Sementara, di sisi lain sebelumnya diketahui Achmad Yurianto yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan tersebut ditunjuk menjadi jubir pemerintah (istana) terkait virus Corona dan resmi bertugas mulai Selasa (3/3/2020).

Disangkal oleh Najwa Shihab selaku pembawa acara, bahwa dalam prakteknya koordinasi terkait penanganan virus Corona tersebut tidak lah rapi seperti yang Moeldoko sampaikan.

Hal ini seperti adanya pemilihan juru bicara Achmad Yurianto yang mengkritik pemerintah Kota Depok, kota di mana pertama kali Indonesia ditemukan dua WNI positif Corona.

Achmad Yurianto yang kerap disapa Yuri tersebut menyinggung Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang melakukan penyemprotan disinfektan di rumah pasien yang positif virus Corona.

" 'Menangnya virus ini tahu garis polisi?' Ini pernyataan juru bicara yang ditunjuk oleh istana. Jadi, koordinasinya bagaimana ini?" tanya Najwa Shihab mengutip pernyataan Yuri.

Menanggapi hal tersebut, Moeldoko berdalih bahwa petunjuk teknis yang ada di dalam Inpres dapat menjadi acuan dalam menangani lingkungan yang ada di wilayah rumah korban.

Pasalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah membuat petunjuk teknis yang sangat detail tentang bagaimana mengatasi pasien korban virus Corona.

"Orang masuk di border bagaimana penanganannya, orang Indonesia yang sedang demam bagaimana mengatasinya. sangat detail di sini," ujar Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan dalam konteks menjabarkan yang lebih intens lagi, pemerintah mengundang seluruh kementerian yang terkait untuk menyusun protokol penanganan.

Penyusunan protokol penanganan inilah yang akan dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan selanjutnya akan diedarkan kepada masyarakat agar dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencegah dan menangani virus Corona.

Kembali Najwa Shihab menyanggah, bahwa sikap penyusunan protokol tersebut kini sudah cukup terlambat setelah akhirnya Indonesia positif terserang virus Corona.

"Kok baru nyusun sekarang?" tanya Najwa.

Kembali Moeldoko berdalih, bahwa sebelumnya petunjuk teknis mengenai hal ini sudah ada sejak awal.

Namun, ia menambahkan dalam hal ini menurutnya perlu ada penenakanan ulang berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan seperti kasus Achmad Yurianto yang mengkritik Mohammad Idris.

Oleh karenanya, berkaca dalam hal ini pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk memperbaiki komunikasi antarlembaga.

"Untuk itu lah kita juga membuat protokol komunikasi yang menyelaraskan antara pusat dan daerah sehingga ada, boleh diomongin ini, tidak boleh diomongin ini," kata Moeldoko.

Moeldoko berharap agar peristiwa ini tidak akan terjadi kembali, sehingga menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat.

"Pak Moel saya mau minta penegasan dong. Jadi, yang dilakukan Wali Kota Depok itu salah atau betul?" tanya Najwa mendesak.

Namun, Moeldoko enggan menjawab Najwa terkait pertanyaan atas kasus tersebut.

"Saya tidak mencoba menghakimi ya, tapi dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) kemarin beliau juga melakukan klarifikasi atas apa yang terjadi di situ," ungkap Moeldoko.

Walau demikian, Moeldoko berpandangan dalan konteks kemanusiaan antarbelahan masyarakat dan antarlembaga pemerintah seharusnya tidak bertikai mengenai persoalan ini.

Tetapi akan lebih baik masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencari jalan tengah dan mengevaluasi sikap untuk menyelesaikan penyebaran virus Corona agar tidak semakin meluas.

(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)