Erick Thohir Bagikan Pengalaman jadi Menteri: Selalu Berikan yang Terbaik
Erick Thohir berbagi pengalamannya sebagai orang muda yang berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berbagi pengalamannya sebagai orang muda yang berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Erick menuturkan dirinya selalu memberikan upaya terbaiknya saat menjalankan tugasnya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju itu.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Mata Najwa yang dilansir dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (20/2/2020).
Sebagai informasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Menparekraf) Wishnutama juga hadir sebagai bintang tamu di acara tersebut.
"Saya rasa kita bertiga (Nadiem, Wishnutama dan Erick Thohir) sama lah," ujarnya.
"Pada kesempatan ini, amanah yang diberikan kita mau kasih the best," tegasnya.
Terkait hasilnya, Erick mengaku tidak akan kecewa karena ia telah menjalankan amanah dengan baik.
"Apakah hasilnya tidak maksimal? Yang penting kita tidak ada pikiran apa-apa," ujarnya.
"Atau bahkan ada personal interest yang akhirnya malah menjadi polemik, lebih baik tidak usah di sini (pemerintahan)," imbuhnya.
"Kita background-nya saya rasa profesional, ya amanah yang harus kita jalankan," jelasnya.
Najwa Shihab selaku pembawa acara kemudian menyinggung terkait direksi di BUMN.
"Mas Erick di awal kan pernah cerita ke saya, direksi yang lobi ingin jadi dirut BUMN malah justru tidak dipilih, kalau sekarang lebih 100 hari masih seperti itu tidak?" tanya Najwa.
Erick menyebut, ia membuka kesempatan kepada siapa pun yang ingin membantu BUMN.
"Dari awal saya bilang siapapun yang mau membantu BUMN sangat terbuka," timpal Erick.
"Selama capability-nya ada disitu dan niatnya benar serta objektif saya rasa enggak ada salahnya," jelasnya.
Baca: Ada Parodi Grup WA di Mata Najwa, Wishnutama Sebut Kabinet Kompak, Erick Thohir: Kecuali yang Left
"Padahalkan sama, pilihan tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak the best effort yang diberikan itu harus kita coba," kata Erick.
Sementara itu Mendikbud Nadiem Makarim mengaku tekanan akan selalu ada dimanapun.
Namun jangan lupa, cara untuk menghadapi tekanan tersebut juga selalu ada.
Meski mengaku sempat stres saat awal berkarier di pemerintahan, namun demi pendidikan Indonesia menjadi lebih baik ia mencoba untuk cepat beradaptasi dan bekerja sebaik mungkin.
"Awalnya lumayan stres sih, sekarang meditasi lebih sering untuk menenangkan hati," kata Nadiem.
"Enggak apa-apa kita sakit-sakitan, karena dampak yang dapat dilakukan dalam dunia pendidikan itu adalah 10 hingga 20 tahun kedepan," tegasnya.
"Jadinya itu yang bikin saya semangat terus," imbuhnya.
Nadiem juga tak memungkiri saat ini apapun yang menyangkut dirinya akan mudah dipolitisasi.
"Apapun yang kita lakukan bisa diplintir ke sesuatu hal yang bukan dimaksudkan," jelasnya.
"Dan emang itu yang bikin semarak di berbagai media," ujarnya.
Namun seiring berjalannya waktu Nadiem dapat lebih santai menghadapi itu semua.
"Tapi ya lama-lama karena sudah beberapa kali terjadi, kita juga lebih kalem saja sekarang," imbuhnya.
"Itu adalah bagian normal menjadi figur menteri gitu," tegasnya.
Baca: Bayar SPP Pakai GoPay, Nadiem: Itu Bukan Kebijakan Kemendikbud
Dalam kesempatan itu Nadiem juga memberikan tanggapannya soal inovasi baru pembayaran uang sekolah menggunakan GoPay kini tengah ramai diperbincangkan.
Diketahui sebelum menjabat sebagai Mendikbud, Nadiem merupakan CEO Go-Jek sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara.
Menurut Nadiem, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) tidak mengurusi terkait metode pembayaran SPP untuk sekolah swasta.
"Itu kan enggak ada urusannya sama sekali dengan Kemendikbud," jelasnya.
"Sekolah-sekolah kayak swasta kan menerima apa pun cara pembayaran, dia mau pilih bank apa," imbuhnya.
"Dia mau ke metode pemilihan pembayaran apa itu bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," tegasnya.
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)
