Kasus Jiwasraya
Lagi, Kejagung Blokir Aset Milik Bos Jiwasraya, Kali Ini Sertifikat Tanah
Pemblokiran tanah bertujuan agar aset yang dimiliki tersangka tidak berpindah tangan.
lihat foto
"Sudah beberapa (Dari OJK, Red) sudah dimintai keterangan untuk memberikan keterangan sebagai lembaga yang berwenang memberikan pengawasan," kata Hari.
Baca: Soal WNI Disandera Abu Sayyaf, Mahfud MD: Aneh Baru Bebas Tiga, Diambil Lagi Lima Orang
Baca: Jawaban Prabowo Setelah Dikritik PKS karena Sudah 7 Kali Kunjungan ke Luar Negeri Selama jadi Menhan
Namun demikian, ia tidak membeberkan secara lanjut ihwal siapa nama-nama dari OJK yang telah diperiksa penyidik Kejagung. Yang jelas, totalnya sekitar 2 orang.
"Lupa saya. Saya buka lagi nantinya. Kalau tidak salah 2 orang," ungkap dia.
Ketika disinggung apakah ada kelalaian pengawasan dari OJK, Hari enggan berkomentar. Dia menyatakan, saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan.
"Penyidik tentu akan mengaitkan itu dengan pemeriksaan yang nantinya akan kita lakukan," kata Hari dia.
Bentuk Tim
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan telah membentuk tim investigasi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi ABRI (Asabri).
"Iya, (untuk kasus) Asabri sudah kita bentuk tim investigasi. Sudah, sudah (jalan)," ujar Prabowo, setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan pihaknya akan menegakkan hukum apabila memang terjadi pelanggaran dalam kasus ini.
"Juga saya kira penegak hukum sudah bertindak ya. Kita akan tegakan hukumlah semuanya," kata Prabowo.
Sebelumnya diberitakan, isu Asabri mulai mencuat dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Bahkan Mahfud mengatakan dugaan korupsi di Asabri tak kalah fantastis dari kasus Jiwasraya. Mahfud MD menilai dugaan korupsi ini mencapai di atas Rp 10 trilun.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud.
Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
Asabri ini adalah asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri.
Diketahui, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019. Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen. (Tribun Network/igm/vin)
