Jawaban Prabowo Setelah Dikritik PKS karena Sudah 7 Kali Kunjungan ke Luar Negeri Selama jadi Menhan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (menhan), Prabowo Subianto menjawab kritikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kunjungan keluar negerinya.

Sejak dilantik jadi menhan per Oktober 2019, Prabowo tercatat sudah tujuh kali melakukan kunjungan ke luar negeri.

Yaitu Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27-29 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.

Kemudian disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, dan Perancis pada 11-13 Januari 2020.

Prabowo menyatakan, kunjungannya ke luar negeri itu demi kepentingan negara, utamanya dalam hal alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan."

"Kami harus pelajari alutsista yang ada," ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dia menyebutkan, Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari negara lain untuk membangun kekuatan pertahanan.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu menjajaki peluang agar negara-negara lain mau menjual alutsista mereka kepada Indonesia.

"Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kunjungan kerja Prabowo Subianto.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri."

"Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.

Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik."

"Semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar dia.

Adapun Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya mengatakan, lawatan Prabowo ke tujuh negara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap modernisasi alutsista TNI.

"Beliau akan fokus enam bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama, perhatian khusus beliau terhadap TNI," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dahnil kemudian menegaskan, kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan bagian dari diplomasi pertahanan.

Bahkan, konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial.

"Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan Prabowo bukan kehendak pribadi.

Ia juga menegaskan, diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo ke luar negeri merupakan perintah Jokowi.

"Kunker itu atas perintah Presiden, dalam rapat terbatas (diminta) untuk meninjau meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang dikunjungi," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

"Ini sekaligus melihat alat-alat pertahanan. Jadi bukan kehendak Pak Prabowo untuk jalan-jalan," ujar dia.

Selain itu, Dasco mengatakan, kepergian Prabowo ke luar negeri tersebut telah melalui keputusan rapat terbatas menteri dan presiden.

Ia juga meminta PKS tidak genit berkomentar.

"Ya dalam rapat terbatas (diminta Jokowi). Dalam rapat-rapat bidang pertahanan. Satu lagi, (PKS) jangan genit," kata dia.

Diketahui, Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri dalam rangka menjalankan tugas utama sebagai Menteri Pertahanan yakni, diplomasi pertahanan.

Dalam diplomasi pertahanan ini juga sebagai upaya implementasi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, diplomasi pertahanan merupakan bagian penting dari konsep besar pertahanan Indonesia.

"Sejak awal beliau menyatakan, dua bulan sampai enam bulan pertama beliau akan fokus pada modernisasi alutsista," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Di sisi lain, lanjut Dahnil, apa yang tengah diperjuangkan Prabowo kerap menuai kritik.

Menurut dia, pengkritik terhadap alur kebijakan Prabowo itu pada umumnya tak memahami tentang pertahanan.

"Nah kritik kenapa harus sering ke luar negeri, berangkat dari pengamat politik yang enggak paham tentang pertahanan, padahal tugas Menhan adalah diplomasi pertahanan," kata dia, dikutip dari Kompas.com.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo", Taktik Prabowo Modernisasi Alutsista TNI: Diplomasi Pertahanan hingga ke 7 Negara, dan Prabowo ke Luar Negeri atas Perintah Jokowi, Gerindra Minta PKS Jangan Genit