Alasan Prabowo Subianto Minta Rapat dengan Komisi I DPR Digelar Tertutup

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digelar secara tertutup selama hampir 6 jam, Senin (20/1/2020).

Rapat yang mulai digelar sekira pukul 10.05 WIB itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto.

Awalnya Utut menanyakan kepada peserta rapat apakah raker pada hari ini berlangsung terbuka atau tertutup.

Prabowo menginginkan rapat terbuka, namun lantaran materi rapat mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ia menyarankan rapat digelar tertutup.

Baca: Pengemudi Honda Jazz yang Tabrak Polisi di Jalan Gerbang Pemuda Positif Konsumsi Ganja

"Saya menyarankan bisa terbuka tetapi sekali lagi karena ini menyangkut masalah pertahanan saya mohon tertutup agar jawabannya bisa lebih lugas dan terbuka kepada wakil-wakil rakyat sebagai pertanggungjawaban kami," kata Prabowo di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta.

"Ini menyangkut masalah penting dan menyangkut rahasia negara saya mohon tertutup," imbuhnya.

Sebagai pimpinan, Utut mengambil keputusan rapat digelar tertutup.

Baca: Diundang KSAU, Perakit Pesawat Terbang ‎Asal Pinrang Diajak Joyflight Hingga Injakkan Kaki di Istana

Ia beralasan masalah pertahanan negara merupakan hal penting yang tidak boleh disebarluaskan.

"Kalau (rapat) terbuka langkah kita sudah tidak ada gunanya. Untuk itu kami meminta persetujuan apakah rapat digelar tertutup?" tanya Utut.

Baca: PKS Kerap Kritik Menhan, Andre Rosiade Beri Jawaban: PKS Belum Ada, Prabowo Sudah Taruhkan Nyawa

"Setuju," jawab peserta rapat.

Selain dihadiri Prabowo, rapat turut dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Rapat membahas isu kedaulatan dan pertahanan terkait klaim Cina atas Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Kedaulatan tak bisa ditawar

Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar selesai digelar.